Page 39 - E-Modul Kebijakan Cultuurstelsel Belanda di Karesidenan Madiun

38

asing akibat UUA 1870 tersebut, menimbulkan berbagai

permasalahan yang kompleks. Sehingga kebutuhan akan

birokrasi pemerintahan yang lebih tertata sangat

diperlukan pada saat itu. Bahkan kebutuhan akan

perubahan birokrasi pemerintahan tersebut, menjadi salah

satu faktor yang mendorong terjadinya reorganisasi

pemerintahan pada awal abad kedua puluh (Margana,

2017:180).

Pemerintahan Hindia Belanda mulai menerapkan

Desentralisasi pada tahun 1903. Dalam pelaksanaannya

Desentralisasi di tingkat lokal dilakukan secara bertahap.

Dalam perkembangannya pelaksanaan Desentralisasi di

Madiun dimulai dari tingkat Gewest kemudian Gemeente.

Desentralisasi tingkat Gewest (Residen) dilaksanakan pada

tahun 1907, sedangkan Desentralisasi tingkat kota

dilaksanakan pada tahun 1918. Desentralisasi pada tingkat

Gewest (Residen) disahkan pada 1 April 1907, yang

ditandai dengan terbentuknya Gewestelijk Raad.

Sebagaimana badan pemerintahan otonom Gewest

memiliki parlemen lokal yang terdiri dari berbagai

komposisi. Desentralisasi berhenti pada tahun 1918 dan

Kota Madiun merupakan salah satu kota yang mendapat

status Gemeente (Hudiyanto, 2020:83)