Page 41 - E-Modul Kebijakan Cultuurstelsel Belanda di Karesidenan Madiun

40

berbagai laporan keluhan masyarakat. Terutama pada

peraturan bangunan (Bouwverordening), penduduk harus

membuat batas pekarangan (Erfafscheiding) yang dibuat

oleh para pegawai Gemeente. Penyusunan garis batas

tersebut seringkali menjadi penyebab terjadinya konflik

antar penduduk bumiputra (Hudiyanto, 2020:89).

3. Modernisasi infrastruktur (1918-1930)

Pada perkembangan berikutnya, penerapan

desentralisasi membawa perubahan terutama dalam sektor

finansial. Berbagai jenis pungutan menjadi semakin

banyak. Selain itu pemerintah kota juga membangun

beberapa infrastruktur seperti gedung Stadhuis (Balaikota)

dan perumahan. Serta memperbaiki beberapa

infrastruktur seperti jalan, drainasi, dan jembatan. Adapun

dampak lain dari modernisasi juga terjadi pada aspek

distribusi bahan pangan. Dalam hal ini pemerintah

membangun rumah potong hewan serta mengadakan

pengawasan pada tempat penjualan daging atau pasar

hewan (Hudiyanto, 2020:92).

4. Dampak modernisasi

Modernisasi seringkali hanya menyentuh kelompok

masyarakat tertentu terutama orang orang Eropa. Hal ini

salah satunya terjadi pada pendistribusian air minum bagi

warga Eropa dengan bumiputera. Dampak lain yang