Page 7 - Modul 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia
P. 7

tindak  pidana  asal,  PPATK  meneruskannya  kepada  Penyidik  yang  berwenang  dalam  bentuk

               Laporan  Hasil  Analisis   (LHA)  atau  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP).  Keseluruhan  laporan
               dari Pihak Pelapor di atas bersifat rahasia, sedangkan  LHA dan LHP sebagai informasi intelijen

               yang wajib dirahasiakan juga.
               Undang-undang  yang  mengatur  tindak  pidana  pencucian  uang  telah  beberapa  kali

               disempurnakan.  Pertama  kali  dikeluarkan  Undang-Undang  Nomor    15  Tahun  2002  tentang

               Tindak Pidana Pencucian Uang, selanjutnya  diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun
               2003.  Pada  tahun  2010,  pengaturan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang  digantikan

               melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
               Pidana Pencucian Uang.

               1.3.  RINGKASAN

                   ▪  Pencucian uang adalah semua perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal

                       usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan agar nampak seolah-olah sebagai
                       harta yang sah.

                   ▪  Tujuan  pelaku  kejahatan  melakukan  pencucian  uang  terutama  untuk  mempersulit

                       penegak hukum dalam mengungkap perbuatan pidananya dan akhirnya pelaku pencuci
                       uang dengan leluasa dapat memanfaatkan hasil kejahatannya baik untuk kegiatan yang

                       sah atau untuk membiayai kejahatannya.

                   ▪  Dampak  pencucian  uang  antara  lain  dapat  menumbuhsuburkan  kejahatan,  merongrong
                       stabilitas sistem keuangan, dan meningkatkan risiko bagi lembaga keuangan.

                   ▪  Pendekatan  follow  the  money  merupakan  istilah  lain  bagi  Pendekatan  Anti  Pencucian
                       Uang,  yaitu  mendahulukan  mengejar  uang  atau  harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana

                       dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan.
                   ▪  Keberadaan  PPATK  dimaksudkan  sebagai  lembaga  yang  bertanggung  jawab  dalam

                       upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

               1.4.  QUIZ

               1.  Diantara  pernyataan  di  bawah  ini  mengenai  definisi  pencucian  uang  (money  laundering),

                   manakah yang paling sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia:
                   a.  Pencucian uang adalah suatu bentuk usaha untuk memberikan layanan pencucian pakaian





                      7   Modul Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12