Page 8 - Modul 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia

b. Perbuatan terhadap uang hasil tindak pidana dengan maksud untuk

menyembunyikan atau menyamarkan tentang asal-usul uang hasil kejahatan
sehingga tampak seolah-olah berasal dari tindakan yang sah.

c. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam rangka mencuci
uang yang semula kotor dan lusuh sehingga menjadi bersih.

d. Ketiga-tiganya jawaban a, b dan c benar.

2. Perlunya diciptakan suatu system atau rezim anti money laundering di suatu Negara, karena
mempunyai dampak terhadap sektor perekonomian, yaitu:

a. Dapat mengakibatkan instabilitas sistem keuangan.
b. Distorsi terhadap sistem persaingan bebas dan mempersulit pengendalian moneter.

c. Meningkatnya risiko bagi lembaga keuangan.

d. Ketiga-tiganya jawaban a, b dan c benar.
3. Pernyataan dibawah ini adalah tidak sesuai dengan paradigma baru dalam pemberantasan

kejahatan money laundering:
a. Follow the money.

b. Follow the suspect harus lebih diutamakan dari pada follow the money.

c. Hasil kejahatan merupakan titik terlemah dari rantai kejahatan.
d. Menghilangkan motivasi pelaku kejahatan dengan menghalangi untuk menikmati hasil

tindak pidana.
4. Dasar hukum yang mengatur keberadaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

(PPATK) sebagai focal point dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (money
laundering) di Indonesia, adalah:

a. Undang-undang No. 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana

telah diuabah dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2003.
b. Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

c. Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
d. Ketiga-tiganya jawaban a, b dan c salah.

5. Diantara pernyataan di bawah ini adalah bukan merupakan tugas dari PPATK yang

diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan:

8 Modul Pengenalan Anti Pencucian Uang Indonesia