Page 21 - Monitoring Isu nasional Periode 27-31 Desember 2021

Pemerintah Dorong
Isu 1 Pengentasan Kemiskinan
Ekstrem

(21/12) - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan tahun 2022 mendatang
pemerintah akan memperluas cakupan dengan menanggulangi kemiskinan
ekstrem di 212 kabupaten/kota di 25 provinsi dengan 147 kabupaten/kota di
antaranya berada di wilayah pesisir. Dari 147 kabupaten/kota di wilayah pesisir
tersebut, lanjut Wapres, terdapat sekitar 1,3 juta penduduk miskin ekstrem yang
akan ditangani atau 12,48 persen dari total penduduk miskin ekstrem di Indonesia
yang mencapai 10,86 juta jiwa. Kemudian, sambung Wapres, program
penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir pada 2022 akan dilakukan
dengan fokus pada perluasan pemberdayaan dan peningkatan pendapatan
masyarakat.
(21/12) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga
Hartarto melaporkan bahwa program penanggulangan kemiskinan ekstrem di
wilayah pesisir tidak terpisahkan dari program penanggulangan kemiskinan
ekstrem secara umum. Seperti pembangunan infrastruktur dasar, program padat
karya tunai, bantuan permodalan dan pembiayaan UMKM, serta program produktif
terkait akses pekerjaan. Selain itu, kata Airlangga, program yang juga akan
dioptimalkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kartu Prakerja, pembangunan
Kampung Nelayan Maju, dan Kampung Perikanan Budidaya.
(21/12) - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono
melaporkan bahwa untuk membangun Kampung Nelayan Maju, pihaknya telah
berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk penyediaan
infrastruktur dan perumahan.
(22/12) - Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, Arif Budimanta menekankan,
bahwa Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) sudah menyiapkan rencana arah kebijakan
untuk mempercepat pemulihan ekonomi di 2022. Tidak hanya membangun
perekonomian yang lebih kuat, tapi juga melakukan pemerataan ekonomi sesuai
dengan cita-cita RI 1 untuk menghapus kemiskinan ekstrem di tahun 2024.
Pemerintah juga akan melakukan diversifikasi ekonomi dengan cara peningkatan
nilai tambah. Dengan demikian, pelaku usaha tidak lagi bergantung pada sumber
daya alam yang begitu saja, tapi juga bisa mengelolanya untuk bisa menghasilkan
nilai tambah lebih.
(27/12) - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda)
Provinsi Jawa Barat (Jabar) Taufiq Budi Santoso mengatakan Pemberdayaan
dengan pendampingan menjadi salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan
ekstrem, selain penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). Dengan pemberdayaan
yang komprehensif, rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem
dapat menghidupi diri sendiri dan keluarga.

20