Page 22 - Monitoring Isu nasional Periode 27-31 Desember 2021

100% Instansi Pemerintah
Isu 2 Alami Korupsi Pengadaan
Barang dan Jasa

(27/12) - PT MarkPlus Indonesia diberi mandat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) untuk melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021. SPI KPK 2021
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan memperbaiki sistem
antikorupsi di lembaga pemerintahan. Pahala Nainggolan, selaku Deputi
Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi mengutarakan apresiasinya atas
peranan MarkPlus sebagai pelaksana SPI 2021.
MarkPlus merupakan perusahaan konsultan yang bergerak di bidang pemasaran
dan riset yang didirikan pakar pemasaran Hermawan Kartajaya 31 tahun yang lalu itu
bertugas melakukan pengumpulan data secara online. Di tempat yang koneksi
internet tidak bagus, dilakukan secara CAPI (Computer Assisted Personal
Interview). SPI KPK melibatkan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota, 98
Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, BPK, BPKP, Ombudsman, media,
dan masyarakat.
Deputy Chairman MarkPlus Inc., Taufik, yang menjadi koordinator proses
pengumpulan data, menyatakan bahwa SPI KPK 2021 itu seperti mission impossible.
Dengan dukungan tim counterpart di KPK dan hubungan luas MarkPlus dengan
Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, media dan LSM, tim MarkPlus akhirnya
malah berhasil mendapatkan 227.468 responden, atau jauh di atas target maksimal
yang ditetapkan KPK, setelah menghubungi lebih dari 3 juta calon responden.
Hasilnya, riset SPI KPK ini mengungkap beberapa fakta yang mencengangkan. Di
antaranya 99% instansi pemerintah mengalami penyalahgunaan fasilitas kantor,
100% instansi pemerintah mengalami korupsi dalam pengadaan barang dan jasa,
99% instansi pemerintah mengalami korupsi dalam promosi atau mutasi SDM, 98%
instansi pemerintah mengalami suap atau gratifikasi, dan 99% instansi mengalami
intervensi (trading in influence).
Lebih lanjut Pahala menyatakan bahwa menurut ekspert, intervensi itu yang paling
bahaya karena merusak sistem baik di pengadaan barang dan jasa maupun di
pelayanan publik. Peluncuran SPI KPK 2021 dilaksanakan secara simbolis oleh Ketua
KPK, Firli Bahuri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Tjahjo Kumolo.

21