Page 27 - Monitoring Isu nasional Periode 27-31 Desember 2021

Isu 6 Tol dan Bendungan,
Prioritas PSN Tahun 2022

(29/12) Ketua KPPIP sekaligus Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko
Perekonomian Wahyu Utomo menyatakan target tsb diseleksi dari sisi perkembangan
konstruksi dan kelancaran pengerjaannya. Atas usulan-usulan proyek baru, menurut Wahyu
masih akan dievaluasi pada awal 2022. Komite mengutamakan proyek yang tak membebani
kas negara, dapat diselesaikan dengan cepat, dan dampak ekonominya harus sesuai
dengan kriteria KPPIP.
Anggota Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR Eka Pria Anas memastikan belum
ada ruas jalan baru yang akan diusung sebagai PSN. Meski begitu, ia mengatakan bisnis
pengembangan jalan ke area industri dan wisata sedang diminati investor.
Juru Bicara Indonesia Investment Authority (INA) Masyita Crystallin menyatakan
lembaganya menargetkan 9 jenis industri sebagai obyek permodalan pada tahun depan
dengan empat bidang prioritas: infrastruktur sipil, infrstruktur digital, kesehatan, dan energi
terbarukan.
Soal progres penyelesaian PSN yg ada, Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP Suroto mengatakan
terdapat 32 proyek prioritas senilai Rp158,8 triliun yg bisa rampung selama pandemi,
termasuk 20 PSN yg selesai sepanjang Januari-November 2021. Ia mengestimasi lima
proyek lagi yang bisa dikejar penyelesainnya sebelum tutup tahun, yaitu Tol Manado-Bitung
dan Tol Serpong-Cinere, Flyover Terminal Teluk Lamong, Kawasan Industri Morowali, serta
proyek rumah swadaya. Meski terdapat proyek yg terkendala lahan dan pembiayaan,
namun ia tetap berkomitmen untuk menyelesaikannya. Ia pun tak menampik adanya 15
proyek penyokong angkutan dengan catatan khusus sebab pengerjaan yg kurang optimal
dan berpotensi molor. Enam di antaranya adalah proyek pelabuhan, enam lainnya proyek
kereta api, dan tiga sisanya adalah bandara.
Menko Perekonomia Airlangga Hartarto mengklaim PSN yg sudah selesai menciptakan >11
juta tenaga kerja.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Mohammad Faisal
mengkritik bahwa status PSN tidak menjamin penyelesaian secara tepat waktu. Menurutnya
tetap butuh kontribusi pemerintah di daerah lokasi pembangunan untuk negosiasi harga
lahan.
Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira Adhinegara menyarankan
pengetatan uji kelayakan proyek sebelum diberi status PSN. Ia tak ingin proyek prioritas yg
ujungnya membebani negara karena kelemahan di tahap persiapan seperti proyek Kereta
Cepat Jakarta Bandung (KJBC).

26