Page 42 - Buku Pengelolaan Zakat

kegiatan pengumpulan adalah pendayagunaan dana
zakat. Secara garis besar model pendayagunaan zakat
dilaksanakan dengan penyaluran dana yang mengarah
pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan
impian hasil itu mampu meninggikan taraf kesejahteraan
mustahik. Dalam penelitian ini terdapat delapan
indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas
yaitu pertama Lembaga Amil Zakat menetapkan rincian
fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian
yang terdapat di dalam lembaga tersebut. Kedua, setiap
bagian di dalam Lembaga Amil Zakat melaksanakan
tugasnya secara jujur. Ketiga, lembaga Amil Zakat
memiliki ukuran kinerja yang jelas. Keempat, lembaga
Amil Zakat memiliki sistem penghargaan dan sanksi.
Kelima, lembaga Amil Zakat mengevaluasi pencapaian
kinerjanya secara berkala. Keenam, lembaga Amil Zakat
memiliki tata cara pengelolaan keluhan dan pengaduan.
Ketujuh, laporan pertanggung jawaban disampaikan
secara berkala sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kedelapan, laporan pertanggungjawaban telah diaudit
syariah dan keuangan oleh lembaga yang berwenang.
Analisis penerapan asas akuntabilitas dalam
pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional
(LAZNAS) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan
Jawa Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dilakukan untuk
mengevaluasi dan memperbaiki kinerja LAZNAS BMH
Jawa Timur dalam pengelolaan zakat.
Sebagai lembaga zakat yang terdaftar dan diakui
oleh pemerintah melalui Kementerian Agama, LAZNAS
BMH Jawa Timur memiliki kewajiban untuk mematuhi

33