Page 43 - Buku Pengelolaan Zakat
P. 43
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011, termasuk asas
akuntabilitas. Oleh karena itu, analisis penerapan asas
akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di LAZNAS BMH
Jawa Timur perlu dilakukan untuk memastikan bahwa
lembaga tersebut memenuhi kewajibannya dalam
pengelolaan dana zakat.
Dalam melakukan analisis penerapan asas
akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di LAZNAS BMH
Jawa Timur, terdapat beberapa hal yang dapat
diperhatikan, antara lain:
1. Kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Hal
ini mencakup kepatuhan LAZNAS BMH Jawa Timur
dalam mengajukan permohonan izin operasional,
menyusun program pengelolaan zakat yang sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan,
melaksanakan tugas-tugas pengumpulan, penyaluran,
dan pengawasan dana zakat sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan, dan menyusun laporan
keuangan dan pelaksanaan program pengelolaan
zakat secara transparan dan akuntabel.
2. Penerapan standar akuntansi zakat yang telah
ditetapkan LAZNAS BMH Jawa Timur perlu
memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan
sesuai dengan standar akuntansi zakat yang telah
ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)
Majelis Ulama Indonesia (MUI). Standar akuntansi ini
mencakup prosedur pengumpulan, penyaluran, dan
pengawasan dana zakat serta penyusunan laporan
34
