Page 4 - BAB 05
P. 4

merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik demi

                  terwujudnya cita-cita seluruh warga negaranya (Kaelan & A. Zubaidi,
                  2010:76).

                        Negara  berbeda  dengan  bangsa.  Jika  bangsa  merujuk  pada

                  kelompok orang atau persekutuan hidup, sedangkan negara merujuk

                  pada sebuah organisasi sekelompok orang yang berada di dalamnya.
                  Di Indonesia, istilah negara berasal dari bahasa sanskerta,  yaitu nagari

                  atau nagara yang berarti wilayah atau penguasa. Secara terminologi,

                  negara diartikan sebagai oraganisasi tertinggi di antara suatu kelompok

                  masyarakat  yang  mempunyai  cita-cita  untuk  bersatu  hidup  dalam
                  daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.

                        Berikut  ini  konsep  pengertian  negara  yang  dikemukakan  oleh

                  beberapa ahli dari sudut pandang mereka masing-masing seperti uraian
                  berikut: Roger H. Soltau, mengemukakan bahwa negara adalah sebagai

                  alat  (agency)  atau  wewenang  (authority)  yang  mengatur  atau

                  mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

                  Menurut  Harold  J.  Lasky,  negara  adalah  suatu  masyarakat  yang
                  diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa

                  dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang

                  merupakan  bagian  dari  masyarakat  itu.  Masyarakat  adalah  suatu

                  kelompok  manusia  yang  hidup  dan  bekerjasama  untuk  tercapainya
                  suatu tujuan bersama. Masyarakat merupakan suatu negara manakala

                  cara  hidup  yang  harus  ditaati  baik  oleh  individu  maupun  kelompok-

                  kelompok,  ditentukan  suatu  wewenang  yang  bersifat  memaksa  dan
                  mengikat (Lasky, 1947: 8-9).

                        Logeman     (Sapriya     dkk,     2013:27-28),     seorang     ahli

                  ketatanegaraan,  meninjau  negara  dari  sudut  organisasi  kekuasaan.



                  NEGARA & KONSTITUSI                                                     86
   1   2   3   4   5   6   7   8   9