Page 8 - BAB 05

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...
Kedua, Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara merupakan

perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab

dari berbagai alat kenegaraan. Disamping itu, UUD juga menentukan

batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-
hubungan diantara mereka (Budiardjo, 2008: 169).

Ketiga, pengakuan dari negara lain dimaksudkan perbuatan bebas

olah satu negara atau lebih negara untuk mengakui keberadaan suatu

wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang secara politis terorganisasi.
Pengakuan negara yang satu dengan negara yang lain untuk

memungkinkan adanya hubungan antar negara- negara tersebut, misal

dalam hubungan diplomatik, hubungan perdagangan, hubungan
kebudayaan dan lain sebagainya. Pengakuan ni hanyalah bahwa negara
i
yang telah ada itu diakui oleh negara yang mengakui tersebut.

Pengakuan tersebut tidak bersifat konstitutif, melainkan bersifat

deklaratif.
Pengakuan ada 2 jenis, yakni pengakuan secara de facto dan de jure.

Pengakuan de facto merupakan pengakuan atas fakta adanya suatu

negara. Pengakuan tersebut diberikan berdasar realita jika suatu
masyarakat politik tersebut telah memenuhi syarat utama sebagai

sebuah negara. Pengakuan secara de facto bisa dibedakan menjadi 2,

yakni: pengakuan de facto bersifat sementara dan pengakuan de facto
bersifat tetap.

Pengakuan de facto bersifat sementara artinya pengakuan yang

diberi suatu negara tanpa melihat bertahan atau tidaknya negara

tersebut di masa depan. Apabila negara baru tersebut kemudian jatuh

NEGARA & KONSTITUSI 90