Page 177 - DUMMY BUKU KPU

dengan paling kurang memenuhi prosedur sesuai ayat (2) secara
berkala dilakukan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction
(RT-PCR) terhadap anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota
dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dan/
atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). KPU melakukan rapid tes untuk
semua staf sekaligus untuk badan adhock (PPK, PPS dan sekretariat PPK,
PPS). Pada tahapan rapid tes yang pertama, dari 35 orang pegawai KPU
terdapat 1 orang yang reaktif dan ditindaklanjuti dengan isolasi mandiri
dan swab yang hasilnya negatif (-).

Menkondisikan Paslon dan Tim Tertib Prokes
Semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada wajib
mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam semua
tahapan Pilkada. Tidak mudah untuk memberikan pengertian, tetapi
pada akhirnya bisa diedukasi untuk mematuhinya. KPU beberapa kali
melakukan rapat koordinasi dengan Tim Kampanye, LO (Liaison Officer)
dan pihak-pihak terkait seperti Bawaslu, Polres, Satpol PP, Dishub untuk
menyampaikan regulasi tahapan dan penerapan dengan protokol
kesehatan. Selain itu juga menyampaikan surat dan informasi secara
berkala lewat Grup WA. Misalnya pada tahapan pendaftaran paslon yang
boleh hadir di ruangan hanya paslon, parpol pengusul dan LO. Sementara
selain daftar tersebut tidak diijinkan ikut dalam proses pendaftaran.
Begitu juga pada saat pengundian no urut yang hanya diikuti paslon
dan seorang LO saja. Pun ketika pendukung paslon menghadiri di luar
ruangan, tetap di minta pengertiannya untuk membubarkan diri, semata-
mata karena mencegah jangan sampai ada kerumunan. Toh jika tidak
hadir di lokasi masih bisa menyaksikan lewat YouTube KPU Sukoharjo.
Semua metode kampanye juga menerapkan protokol kesehatan yang
sangat ketat terutama saat Paslon melakukan kampanye tatap muka
dengan menghadirkan massa pendukung. Membatasi jumlah paling
50 orang dalam pertemuan tatap muka/pertemuan terbatas menjadi
tatanan yang harus di patuhi. Penyebaran Bahan Kampanye kepada
umum dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan

Meneguhkan Kedaulatan Pemilih Pandemi Tak Halangi Partisipasi 177