Page 182 - DUMMY BUKU KPU

PPS melakukan kordinasi dengan Kepala Desa, RT/RW, tokoh masyarakat
untuk mendorong warga yang memenuhi persyaratan bersedia
mendaftar KPPS. KPU pun bekerjasama dengan Dinas Pendidikan
untuk mendorong pendidik bersedia mendaftar KPPS atau bersedia jika
menjadi pengganti KPPS yang mundur.

Sebelum pelaksanaan rapis tes, KPU melakukan koordinasi
baik lewat telepon, meeting zoom maupun tatap muka dengan Dinas
Kesehatan dan menyampaikan rencana rapid tes. Untuk rapid tes
KPPS dan Trantib di mulai tanggal 8 November 2020. Dalam proses 2
kali koordinasi dengan Dinkes diminta rapid dilakukan saat masa rapid
masih berlaku (14 hari) sehingga hasil rapid tes masih efektif. Rakord
dengan Dinkes pada hari Senin 2 November 2020 dengan keputusan
Dinkes tetap menjawalkan rapid tes mulai 27 November sampai 5
Desember 2020. (awalnya 26 November kemudian tanggal tersebut
digunakan rapid tes Bawaslu dan jajarannya/PTPS). Dinkes sekali lagi
menekankan penjadwalan rapid tes agar masa efektif rapid tes optimal
dan memastikan saat bertugas 9 Desember 2020 semua KPPS dan
petugas Trantib masih dinyatakan Non Reaktif /NR. Penjadwalan rapid
tes diakhir November sebenarnya beresiko tinggi yakni jika ada yang
tidak bersedia rapid tes maka yang bersangkutan harus mundur dan
tentu saja mencari pengganti KPPS bukan perkara mudah. Mekanisme
pergantian KPPS (tanpa ada calon PAW) tidak asal tunjuk orang tetapi
KPU bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, lembaga pendidikan/profesi.
Belum lagi harus memastikan pengganti mau rapid tes atau menolak.

Penggantian Anggota KPPS sebagaimana diatur dalam KPT 476
dikarenakan beberapa hal yakni
1). Apabila berhalangan tetap, yaitu: meninggal dunia; tidak diketahui
keberadaannya; atau tidak mampu melaksanakan tugas secara
permanen.
2). Selain sebab sebagaimana dimaksud pada angka 1, Penggantian
Anggota KPPS dapat dilakukan apabila Anggota KPPS yang bersangkutan
mengundurkan diri karena alasan yang dapat diterima.

Meneguhkan Kedaulatan Pemilih
182
Pandemi Tak Halangi Partisipasi