Page 205 - DUMMY BUKU KPU

Tindak lanjut dari masukan masyarakat atau Panwascam kemudian
ditindaklanjuti dengan mengundang KPPS yang bersangkutan untuk
dimintai klarifikasi terhadap bukti-bukti dari masukan masyarakat.
Proses klarifikasi menjadi bagian dari mekanisme untuk melakukan
tindakan/proses berikutnya. Dari klarifikasi tersebut ada yang terbukti
kemudian mengundurkan diri ada yang tidak terbukti. Sehingga proses
penanganan berbeda-beda tergantung kasus masing-masing.
Kemudian ada KPPS yang dinyatakan TMS karena pasangan
telah menjadi Pengawas TPS (PTPS) sehingga sesuai dengan regulasi
maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai KPPS. Beberapa
KPPS yang pasangannya sebagai PTPS memilih mundur, mengalah dan
membiarkan pasangannya terus bekerja . Padahal penetapan KPPS pada
25
tanggal 7 November sedangkan penetapan PTPS pada 11 November
2020. Artinya jika dilihat dari keseluruhan jadwal pembentukan KPPS
dan PTPS lebih dulu KPPS, logikanya jika ada yang mundur karena
TMS adalah pihak PTPS karena pasangan yang bersangkutan sudah
mendaftar dan ditetapkan sebagai KPPS. Menurut PPS, ada penyelesain
secara kekeluargaan sehingga PPS tidak bisa melakukan intevensi. Yang
bersangkutan menyepakati sendiri siapa yang harus mundur sebagai
penyelenggara.

Saat ada KPPS yang mundur, berhubung rata-rata dalam semua
TPS tidak ada pendaftar lebih dari 7 orang, maka mekanisme penggantian
KPPS dilakukan KPU dengan kerjasama dengan lembaga pendidikan,
profesi atau Perguruan Tinggi.

25 Salah satu persyaratan badan adhock adalah tidak berada dalam ikatan
perkawinan suami/istri, yaitu: antara sesama anggota PPK, PPS, dan KPPS;
antara anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota; antara anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan anggota Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL;
atau antara anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan anggota Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum

Meneguhkan Kedaulatan Pemilih Pandemi Tak Halangi Partisipasi 205