Page 210 - DUMMY BUKU KPU
P. 210
Pada akhirnya Dinkes bersedia menambah jadwal pelayanan sampai
hari esuk (Selasa 8 Desember) tetapi tetap jam 7-11 WIB karena petugas
sudah memakai baju hazmats dari jam 7 sampai jam 11 pasti sangat
panas dan tidak nyaman sehingga di minta pengertian KPPS, Trantib.
Hal ini dilematis, di satu sisi KPU bisa memahami kondisi petugas yang
stanby selama 4 jam tetapi di sisi lainnya akan menyulitkan KPPS yang
tidak bisa hadir di jam pelayanan tersebut. Sementara esok hari adalah
hari terakir pelaksanan rapid tes. Pada akhirnya KPU menyiapkan
skenario untuk bisa melakukan rapid tes di luar Puskesmas jika ada yang
terlewatkan terlayani setelah jadwal. Yakni dengan menyiapkan rapid
tes di klinik kesehatan yang relatif tidak terbatas sampai jam 11.00.
Paginya sehari jelang pemungutan suara, upaya memastikan
KPPS dan Trantib hadir ikut rapid tes dilakukan KPU bersama PPK dengan
menunggu peserta rapid tes dari 4 Desa datang ke Puskesmas. Sementara
itu PPS menjemput KPPS dan Trantib bergantian. Jadi PPS atau sekretariat
PPS mengantar KPPS dan Trantib ke Puskesmas kemudian KPU dan PPK
menunggu di Puskesmas. Demikan terus dilakukan sampai peserta hadir.
Sementara itu dari proses negoisasi dengan Puskesmas pada akhirnya
bersedia melayani hingga mendekati jam 13 dimana usai sudah rapid
tes dilakukan. Meskipun masih tersisa KPPS yang tidak bersedia rapid
tes ( konsekwensinya tidak bertugas di hari H) tetapi secara umum
upaya jemput bola berhasil dilakukan. Bahkan KPPS dan Trantib dari
salah satu TPS yang sedianya mau mundur semua membatalkan niatnya
dan mengikuti rapid tes kemudian bertugas di hari H. Pendekatan yang
dilakukan PPS mampu menyakinkan KPPS dan Trantib untuk bersedia
menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
Di Antara Pekerjaan dan Komitmen Sebagai KPPS
Sebagai kabupaten yang sedang berkembang, tercatat ada 881
perusahaan berdasarkan kategori kecil, sedang dan besar pada tahun
2011-2018. Sejak tahun 1980-an industri pengolahan di Sukoharjo
menjadi motor penggerak perekonomian. Pada masa Orde Baru
Meneguhkan Kedaulatan Pemilih
210
Pandemi Tak Halangi Partisipasi
