Page 213 - DUMMY BUKU KPU

membuat semua penyelenggara merasa lega dan KPPS bisa terus
bertugas tanpa terbebani persoalan perusahaan.

Namun demikian, tanggal 7 Desember perusahaan menurunkan
memo internal kembali untuk yang ketiga kalinya dalam 3 hari berturut-
turut. Meskipun narasi yang di sampaikan perusahaan tidak meminta
karyawan mengundurkan diri dari penyelenggara Pilkada tetapi
intruksi perusahaan cukup meresahkan dan membuat KPPS karyawan
perusahaan tersebut berpikir berkali-kali untuk memutuskan lanjut
sebagai KPPS. Setelah bertugas 9 Desember, karyawan di minta
melakukan isolasi Work Form Home/WFH atau menurut bahasa
perusahaan isolasi mandiri. WFH sendiri adalah bekerja dari rumah
yang diartikan mengerjakan pekerjaan dari rumah tetapi narasi intruksi
perusahaan akan dipotong dari cuti atau tukar libur. Kemudian karyawan
yang terlibat sebagai penyelenggara diminta melakukan rapid tes
mandiri artinya rapid tes yang dibiayai sendiri. Isi memo 7 Desember
kuranglebih sbb:
Pertama, pimpinan perusahaan melakukan pendataan seluruh
karyawan yang bertugas sebagai panitia Pilkada 2020, Kedua, Karyawan
yang bertugas sebagai panitia Pilkada 2020 kemudian diharuskan
melaksanakan WFH (isolasi mandiri) selama 7 hari terhitung mulai tanggal
9 sampai dengan 16 Desember,WFH /isolasi mandiri di potongkan hak
cuti dan/atau tukar libur.
Ketiga, Pada tanggal 15 Desember karyawan yang berugas sebagai panitia
diharuskan melakukan rapid tes mandiri. Hasil rapid segera dilaporkan
melalui media komunikasi elektronik kepada pimpinan perusahaan/
departemen masing-masing. Pimpinan perusahaan/departemen
melaporkan rekap hasil tes ke Satgas Cekal Covid-19. Yang selanjutnya
Satgas akan memberikan validasi/arahan langkah selanjutnya apakah
karyawan tersebut dapat kembali bekerja atau menjalankan protokol
selanjutnya.

Melakukan rapid mandiri dengan biaya sendiri tentu saja cukup
memberatkan KPPS karena jika dihitung dari honor sebagai KPPS

Meneguhkan Kedaulatan Pemilih Pandemi Tak Halangi Partisipasi 213