Page 208 - DUMMY BUKU KPU

dan ada beberapa orang yang melaporkan telah melakukan rapid
mandiri dengan konsekwensi membiayai sendiri .
26
Empat ( 4) desa yang penyelenggara belum lengkap rapid tes
yaitu Sanggrahan, Pondok, Cemani dan Banaran. Ketidakhadiran
dengan persoalan beragam seperti dikarenakan sakit, ada yang harus
isolasi mandiri karena tetangga positif Covid-19, belum berani, tidak
dilayani saat datang ke Puskesmas di luar jadwal yang dtentukan, belum
mendapatkan ijin dari tempat kerjanya, tidak percaya dengan rapid tes,
takut jarum suntik, khawatir jika reaktif akan dijauhi tetangga dan tidak
bisa bekerja (informasi hasil rapid tes lewat grup WA sehingga membuat
ybs tidak nyaman dan merasa dirugikan), mogok/tidak mau rapid,
penolakan dari petugas karena ada perbedaan nama-nama peserta
rapid tes yang ada di petugas. Kemudian ada yang beralasan tidak tahu
kalau ada jadwal rapid tes tambahan. Rupanya koordinasi PPK dan PPS
tidak cukup lancar sehingga informasi kurang lengkap. Ada persoalan
data pergantian KPPS, Trantib yang belum disampaikan PPS ke PPK
hingga PPK belum menyampaikan ke Puskesmas. Terdapat KPPS yang
mundur karena terganjal aturan dari perusahaan tempat ia bekerja jika
menjadi penyelenggara Pilkada maka di minta isoman 2 minggu setelah
bertugas tanpa di gaji.
“Sekitar 20 orang dari Desa Banaran dan 22 orang dari desa lainnya
datang di luar jadwal tetapi di tolak petugas medis karena petugas
medis kewalahan melayani peserta rapid tes terjadwal di hari itu. Hal
ini membuat KPPS dan Trantib marah dan mogok tidak mau datang lagi”
tutur Agus , ketua PPS Desa Banaran.
Ketua KPPS Desa Cemani, Sukirin menambahkan,” Informasi
data KPPS yang reaktif cepat tersebar lewat WA sehingga menimbulkan
ketidaknyamanan bagi KPPS lainnya. Otomatis mereka enggan ikut
rapid. Sudah dibujuk berulang kali dan tetap menyatakan pilih mundur
daripada diwajibkan rapid tes.”

26 Beberapa KPPS melakukan rapid mandiri dengan alasan lebih fleksibel dari
sisi waktu; ada tuntutan tempat bekerja mengharuskan rapid sebelum jadwal
rapid dari KPU

Meneguhkan Kedaulatan Pemilih
208
Pandemi Tak Halangi Partisipasi