Page 212 - DUMMY BUKU KPU

(PAW) dikarenakan pendaftar KPPS hanya terbatas 7 orang sesuai dengan
kebutuhan.

KPU segera merespon dengan cepat situasi tersebut dengan
melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
yang kemudian bersama Dinas Tenaga Kerja melakukan koordinasi
dengan management perusahaan. Di lain pihak, KPU Provinsi segera
merespon dengan melakukan langkah-langkah komunikasi dengan
Sekretaris Daerah dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah.
Koordinasi kelembagaan di tingkat provinsi antara KPU Provinsi-
Sekretaris Daerah dengan perusahan dan tingkat kabupaten melalui
KPU Sukoharjo- Sekretaris Daerah dengan perusahaan bisa merubah
kebijakan perusahaan. Terlihat dari sehari sesudahnya turun kebijakan
ada intruksi baru yang meralat intruksi tanggal 5 Desember. Perusahaan
tidak keberatan dengan keterlibatan karyawan sebagai panitia (
penyelenggara) Pilkada dengan sejumlah kedisplinan untuk menjalankan
protokol kesehatan.

Intruksi perusahaan tanggal 6 Desember yakni Ralat memo internal 5
Desember dengan sejumlah point yakni
Pertama, Bagi karyawan yang menjadi panitia Pilkada 2020 agar tetap
menjaga kesehatan dan memegang teguh disiplin protokel kesehatan
dan gerakan disiplin di perusahaan .
Kedua, Bagi karyawan yang terdampak /terpapar covid 19 segera melapor
kepada pimpinan departemen pada kesempatan pertama/secepatnya
dan melanjutkan laporan ke satgas cekal Covid 19 perusahaan.
Ketiga, agar karyawan maksanakan intruksi dengan penuh
tanggungjawab.
Keempat, Tidak ada toleransi bagi karyawan yang tidak mematuhi
intruksi tersebut.
Memo internal perusahaan kedua memberikan keleluasaan
kepada KPPS dari perusahaan tersebut untuk tetap menjalankan tugas
tanggungjawabnya. Tidak ada lagi perintah untuk mengundurkan diri,
artinya KPPS tetap bisa bertugas. Tentu saja memo 6 Desember tersebut

Meneguhkan Kedaulatan Pemilih
212
Pandemi Tak Halangi Partisipasi