Page 211 - DUMMY BUKU KPU

Sukoharjo menjadi kawasan industri tekstil yang berdaya saing tinggi.
Industri tekstil sampai saat ini masih menjadi andalan Sukoharjo untuk
menyerap banyak tenaga kerja.
Lebih dari 100 orang KPPS bekerja di beberapa perusahaan
yang berada di kabupaten Sukoharjo. Sebagian besar KPPS tinggal di
wilayah kecamatan Sukoharjo, Nguter dan Bulu. Beberapa sudah pernah
menjadi penyelenggara pada pemilihan sebelumnya dan ada yang masih
baru. Ada semangat untuk menjadi penyelenggara termasuk ikut dalam
rapid tes meskipun harus minta ijin dari perusahaan. Segala sesuatu
sudah dipersiapkan demi kelancaran penyelenggaraa pemungutan dan
penghitungan suara 9 Desember 2020.

Empat (4) hari jelang pemungutan suara, tepatnya tanggal 5 Desember
salah satu perusahaan besar di Sukoharjo menyampaikan kebijakan
terkait dengan karyawan yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada
yang dikemas dalam instruksi komandan satgas Covid-19. Isi dari intruksi
tersebut antaralain adalah pertama, meminta bagi karyawan yang
tergabung di perusahaan tersebut yang menjadi panitia Pilkada 2020 agar
segera mengundurkan diri dari panitia Pilkada. Kedua, Bagi karyawan
yang terdampak /terpapar Covid 19 segera melapor kepada pimpinan
departemen pada kesempatan pertama/secepatnya dan melanjutkan
laporan ke satgas cekal Covid 19 perusahaan. Ketiga, agar karyawan
melaksanakan intruksi dengan penuh tanggungjawab. Keempat, Tidak
ada toleransi bagi karyawan yang tidak mematuhi intruksi tersebut.
Tentu saja KPPS dilanda keresahan dan kegelisahan terhadap
kebijakan yang dikeluarkan perusahaan karena pelaksanaan pemungutan
suara tinggal 4 hari lagi dan selama ini tidak ada masalah/tidak ada
intruksi larangan untuk menjadi panitia Pilkada dari perusahaan. Mereka
secara pribadi tetap ingin terlibat sebagai KPPS tetapi juga khawatir
pekerjaan mereka terancam jika tidak memenuhi intruksi perusahaan.
Di sisi lain PPS tentu saja juga bereaksi khawatir atas intruksi perusahaan
yang sangat mendadak dan waktunya menjelang pemungutan suara.
Jika KPPS mundur tentu waktu H-4 akan menyulitkan untuk mencari
pengganti apalagi semua TPS tidak ada calon Penganti Antar Waktu

Meneguhkan Kedaulatan Pemilih Pandemi Tak Halangi Partisipasi 211