Page 214 - DUMMY BUKU KPU

tidak cucuk (hampir setengah dari honor untuk membayar rapid tes
mandiri) . KPU sendiri juga tidak bisa memfasilitasi rapid mandiri pasca
28
bertugas karena terganjal regulasi, tidak ada regulasi untuk melakukan
penganggaran rapid tes keduakali untuk KPPS pasca bertugas .

Untuk merespon rencana KPPS mundur, KPU segera meminta
PPS melakukan pendataan jumlah KPPS yang kemungkinan akan
mundur sebagai tindak lanjut pasca memo ketiga sambil melakukan
koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Untuk memo
ketiga perusahaan cukup realistis dan tidak cukup argumentasi untuk
mendebatnya karena perusahaan tidak melarang karyawan menjadi
penyelenggara tetapi tetap mengingatkan protokol kesehatan.
Argumentasi lainnya sangat wajar jika karyawan setelah bertugas,
bertemu banyak orang dan berkerumun potensial terpapar Covid-19.
Atas beberapa hal tersebut, KPU mengantisipasi kemunduran mereka
dari KPPS. Dan berupaya menunggu regulasi untuk melaksanakan
rapid tes bagi KPPS setelah bertugas. Kemudian belakangan hari turun
regulasi Surat Dinas Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1210/PP.04.2-
SD/01/KPU/XII/2020 tentang pelaksanan kesehatan yang berkaitan
dengan Covid-19 bagi badan adhock pasca pemungutan penghitungan
dan rekapitulasi suara. Tetapi dikarenakan keterbatasan waktu dan
ketersediaan sisa uang TUP maka KPU Sukoharjo tidak bisa melaksanakan
rapid test kepada anggota badan adhoc secara menyeluruh. Untuk itu
KPU Kabupaten Sukoharjo memberikan kesempatan kepada KPPS untuk
melaksanakan rapid test di Puskesmas pada hari Selasa -Rabu tanggal
22 -23 Desember 2020 dan mengganti biaya rapid mandiri yang telah
dikeluarkan oleh KPPS.

28 Honor Ketua KPPS Rp 555.000 sementara honor anggota KPPS Rp 425.000.
Jika digunakan untuk rapid tes mandiri sekitar Rp 150.000 maka sisa honornya
tidak seberapa besar.

Meneguhkan Kedaulatan Pemilih
214
Pandemi Tak Halangi Partisipasi