Page 215 - DUMMY BUKU KPU
P. 215
Adapun mekanisme pelaksanaan adalah dengan sistem klaim sehingga
bagi anggota KPPS yang diwajibkan melaksanakan rapid test sebelum
kembali bekerja oleh perusahaan tempat anggota KPPS bekerja bisa
mengajukan klaim ke KPU Kabupaten Sukoharjo dengan menunjukkan
kwitansi asli, copi hasil rapid dan Surat Edaran dari Perusahaan.
Sedangkan bagi Anggota KPPS yang berencana rapid dipersilahkan untuk
melaksanakan rapid di Puskesmas, akan tetapi sampai batas waktu yang
telah ditetapkan tidak ada yang hadir dikarenakan tidak bisa ijin dari
tempat kerja. KPPS yang mengajukan klaim pengantian biaya rapid tes
mandiri pada akhirnya kurang dari 100 orang.
Atur Strategi Saat KPPS, Trantib Tidak Lengkap
Sore tanggal 8 Desember PPK Nguter menyampaikan informasi
jika sejumlah KPPS berencana untuk undur diri jika tidak ada memo
lanjutan dari perusahaan yang meringankan mereka. Jumlah KPPS yang
bekerja di perusahaan tersebut cukup banyak puluhan orang tersebar
di beberapa desa. Jika KPPS benar-benar mengundurkan diri maka tidak
memungkinkan jika ada pergantian KPPS karena tidak ada calon Penganti
Antar Waktu (PAW). Untuk itu KPU-PPK-PPS mengambil langkah-langkah
perencanaan sebagai antisipasi jika KPPS mengundurkan diri.
Pertama, melakukan identifikasi jumlah KPPS yang terimbas kebijakan
perusahaan dan yang dipastikan tidak bisa bekerja karena reaktif atau
positif Covid-19.
Dari identifikasi kemudian dilakukan langkah pemetaan sebaran KPPS
dalam beberapa TPS. Rata-rata dalam 1 TPS ada 2 KPPS dari perusahaan,
selain itu ada 1 TPS hanya tersedia 4 orang KPPS karena 2 orang reaktif
dan 2 lagi karyawan perusahaan (jika jadi mundur).
Kedua, mengatur rencana oper KPPS dari TPS yang lengkap 7 orang.
Alternatif ini paling mungkin dilakukan. Oper KPPS diambilkan dari TPS
terdekat sehingga terjangkau oleh KPPS dari segi jarak dan lebih mudah
diterima oleh KPPS lainnya serta pemilih relatif sudah mengenalnya.
Ketiga, menyiapkan pengganti ketua KPPS dengan anggota lainnya
dan menyiapkan pelantikan ketua. Dari identifikasi yang dilakukan ada
ketua KPPS dari karyawan perusahaan sehingga jika yang bersangkutan
Meneguhkan Kedaulatan Pemilih Pandemi Tak Halangi Partisipasi 215
