Page 56 - DUMMY BUKU KPU
P. 56
KPU menyusun pengaturan tentang protokol kesehatan sebagai
panduan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang diatur
dalam PKPU 6 Tahun 2020, karena tanpa adanya pengaturan protokol
kesehatan dalam Pilkada maka hal tersebut berpotensi untuk memicu
kluster baru penyebaran COVID-19 di Indonesia.
Sesuai pasal 12 PKPU 6 Tahun 2020, KPU Sukoharjo kemudian
melakukan penyusunan program dan anggaran dilakukan dengan
mekanisme: menyesuaikan kebutuhan untuk penerapan protokol
kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease
2019 (COVID-19); berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan
pembukaan kembali anggaran penyelenggaraan pemilihan yang telah
dibekukan; melakukan perubahan rincian penggunaan hibah kegiatan
dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk anggaran penerapan
protokol kesehatan; optimalisasi pagu anggaran dalam Naskah Perjanjian
Hibah Daerah yang telah disepakati; berkoordinasi dengan Pemerintah
Daerah untuk membahas ketersediaan pendanaan pemilihan. Persiapan
terus dilakukan untuk kelanjutan Pilkada 9 Desember 2020.
Meneguhkan Kedaulatan Pemilih
56
Pandemi Tak Halangi Partisipasi
