Page 52 - DUMMY BUKU KPU

15 Juni 2020, dengan syarat bahwa seluruh tahapan Pilkada harus
dilakukan sesuai dengan ProtokoI Kesehatan, berkoordinasi dengan
Gugus Tugas Covid-19, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip
demokrasi.
Ketiga, Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI, Bawaslu RI, dan
DKPP RI untuk mengajukan usulan tambahan anggaran terkait
Pilkada di Provinsi, Kabupaten, dan Kota secara lebih rinci untuk
selanjutnya dibahas oleh Pemerintah dan DPR RI.

Dari point kesepakatan RDP di atas dapat diambil kesimpulan,
Pertama, Rancangan Peraturan KPU yang mengatur tentang tahapan,
program dan jadwal Pilkada serentak 2020 harus segera ditetapkan.
Peraturan ini sangat penting karena sebagai petunjuk teknis bagi
pelaksanaan lanjutan tahapan Pilkada 2020.
Kedua, tahapan Pilkada yang tertunda sejak tanggal 21 Maret 2020
akan kembali dilanjutkan mulai tanggal 15 Juni 2020. Hal ini memberi
arti, bahwa para penyelenggara Pemilu ad hoc yang saat ini non aktif
harus segera diaktifkan.
Ketiga, KPU, Bawaslu dan DKPP akan mengajukan penambahan
anggaran dalam Pilkada serentak 2020. Penambahan anggaran
ini untuk menjalankan protokol kesehatan dalam melaksanakan
tahapan Pilkada di tengah situasi pandemi Covid-19 atau virus
Corona. Keperluan membeli Alat Pelindung Diri (ADP), masker, hand
sanitiser, sarung tangan, pelindung wajah, pembersih tangan, cairan
disinfektan. Perlengkapan tersebut untuk melindungi kesehatan
dan keselamatan para penyelenggara Pemilu, peserta, pemilih dari
covid-19.

Keputusan kelanjutan Pilkada sudah ditetapkan. Menurut
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, penundaan tidak mungkin
dilakukan karena tak ada satu institusi pun yang bisa memastikan
akhir dari pandemi Covid-19. Selain itu, dengan pilkada tetap digelar,
masyarakat bisa segera memperoleh pemimpin yang memiliki
legitimasi kuat dalam menanggulangi pandemi. Pilkada juga

Meneguhkan Kedaulatan Pemilih
52
Pandemi Tak Halangi Partisipasi