Page 51 - DUMMY BUKU KPU
P. 51

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan
        Desember 2020. Kemudian ayat (3) menerangkan, dalam hal
        pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
        tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan
        dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam sebagaimana
        dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana
        dimaksud dalam Pasal 122A.
               Untuk menentukan pelaksanaan pemungutan suara serentak,
        Komisi II DPR pada hari Rabu 27 Mei 2020 mengadakan rapat kerja
        bersama Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPP. Dalam
        rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri bersama para penyelenggara
        Pemilu menyetujui pemungutan suara Pilkada serentak  akan
        dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020.

               Adapun poin kesepakatan Rapat Dengar Pendapat (RDP)
        antara Menteri Dalam Negeri bersama Komisi II DPR RI dan
        Penyelenggara Pemilu adalah sebagai berikut:
               Pertama, berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh
        KPU RI, langkah-langkah kebijakan dan situasi pengendalian oleh
        pemerintah, termasuk saran, usulan, dan dukungan Gugus Tugas
        Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Surat Ketua Gugus Tugas
        Nomor B196/KA GUGAS/PD 01 02/05/2020 Tanggal 27 Mei 2020,
        maka Komisi II DPR RI bersama Mendagri RI dan KPU Rl setuju
        pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020
        sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
        Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
        Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
        dan Walikota menjadi Undang-Undang.
               Kedua, Komisi II DPR RI menyetujui usulan perubahan
        Rancangan  Peraturan  KPU  RI  Tentang  Perubahan  Ketiga  atas
        Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang
        Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
        dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
        Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang tahapan lanjutannya dimulai pada



 Meneguhkan Kedaulatan Pemilih               Pandemi Tak Halangi Partisipasi  51
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56