Page 50 - DUMMY BUKU KPU

payung hukum baru berupa Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpu).
Berikutnya, kesimpulan yang terakhir atau keempat, dengan
penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020, Komisi II DPR RI
meminta kepada kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada
serentak 2020 merelokasi dana yang belum terpakai untuk
penanganan pandemi Covid-19.

Saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, KPU RI
mengusulkan tiga opsi penundaan Pilkada serentak 2020 yang sesuai
jadwal akan berlangsung 23 September mendatang. Tiga opsi yang
diajukan KPU yaitu, hari pemungutan suara ditunda tiga bulan dan
dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Kemudian, ditunda enam
bulan, pemungutan suara berlangsung tanggal 12 Maret 2021.
Pilihan ketiga, Pilkada ditunda selama 12 bulan atau satu tahun, dan
pemungutan suara pada tanggal 29 September 2021.
Kesimpulan RDP Komisi II DPR RI dengan Mendagri, KPU,
Bawaslu, & DKPP pada hari Senin tanggal 14 April 2020 bahwa
pemungutan suara serentak ditunda pada Desember 2020 (sesuai
dengan opsi yang diberikan KPU, yaitu tanggal 9 Desember 2020; 17
Maret 2021; atau 29 September 2021).

Selanjutnya, hasil dari kesimpulan ketiga Rapat Dengar
DPR di atas, Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Mei 2020 telah
menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
atau Perpu Nomor 2 Tahun 2020. Perpu ini merupakan Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Ketentuan Pasal 201A ayat (1) Perpu Nomor 2 Tahun 2020
menyebutkan, pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana non alam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1). Selanjutnya,
ayat (2) menjelaskan, pemungutan suara serentak yang ditunda

Meneguhkan Kedaulatan Pemilih
50
Pandemi Tak Halangi Partisipasi