Page 46 - DUMMY BUKU KPU

mengganggu tahapan Pemilihan 2020. Tanggal 16 Maret KPU RI
mengeluarkan Surat Edaran terkait pelaksanaan Pilkada.
Pertama, KPU akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait
pengaturan pola kerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU
RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, termasuk Ketua dan Anggota
KPU. Pengaturan tersebut meliputi jadwal kerja, sebagian bekerja
masuk kantor dan sebagian lagi bekerja dari rumah atau Work from
Home, melindungi diri masing-masing dengan penyediaan sanitizer baik
pribadi maupun di ruang kerja, sehingga perhatian untuk pencegahan
penyebaran Covid-19 bisa dimaksimalkan.

Kedua, terkait kelanjutan pelaksanaan tahapan Pemilihan 2020
yang dilaksanakan dalam waktu dekat ini (bulan Maret-April 2020), KPU
mengatur sebagai berikut :
1. Saat ini tahapan rekrutmen PPS sedang berlangsung, yaitu
pengumuman PPS terpilih dan akan dilanjutkan dengan pelantikan PPS
agar dilakukan tidak bersamaan dalam jumlah banyak. Pelantikan PPS
dapat dilakukan di masing-masing kecamatan dengan mekanisme 5 orang
Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota diberikan kewenangan masing-
masing untuk melantik di kecamatan yang terpisah (berpencar di 5 titik),
apabila masih dirasa terlalu banyak, bisa juga dilakukan bergelombang,
pagi hingga sore, untuk menghindari pengumpulan massa dalam jumlah
banyak.
2. Tahapan verifikasi faktual dukungan bapaslon perseorangan
dilaksanakan petugas dengan proteksi diri yang ketat, jaga jarak dalam
berkomunikasi, hindari kontak langsung dan bersihkan anggota badan
dengan sanitizer dan penggunaan masker, termasuk membersihkan
peralatan yang digunakan.
3. Tahapan pemutakhiran data pemilih juga dilaksanakan petugas
dengan proteksi diri yang ketat seperti halnya verifikasi faktual dukungan
bapaslon perseorangan.

Ketiga, KPU juga mengintruksikan kepada KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota untuk menunda kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan

Meneguhkan Kedaulatan Pemilih
46
Pandemi Tak Halangi Partisipasi