Page 43 - DUMMY BUKU KPU
P. 43
Berdasarkan pengalaman keberhasilan mendorong partisipasi
masyarakat pada pemilihan sebelumnya, bahwa sosialisasi langsung
menyentuh basis pemilih di lapisan masyarakat di pedesaan menjadi
salah satu kunci keberhasilan disamping sosialisasi dengan menyasar
beberapa komunitas/kelompok masyarakat.
Gambar 4
Cakupan Materi Sosialisasi
Pada 1 Oktober 2019 KPU Sukoharjo melakukan
penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan
Pemkab Sukoharjo menandai dimulainya tahapan dalam Pilkada
tahun 2020. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Gunawan
Wibisono dengan Ketua KPU Nuril Huda melakukan penandatangan
NPHD disaksikan Asisten 3 Sekda, Eko Adji Arianto, di ruang rapat Sekda,
Selasa(1/10/2019). Eko Adji Arianto menuturkan bahwa NPHD tersebut
menindaklanjuti Permendagri No 9 tahun 2005 tentang Pedoman
Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pilkada. Dalam Permendagri
tersebut diatur mengenai kewajiban Kepala Daerah untuk kelancaran
Pilkada dan memberi dukungan untuk pengalokasian anggaran daerah.
Sesuai Permendagri batas waktu penandatangan NPHD adalah 1 Oktober.
Pilkada adalah urusan wajib, untuk itu Pemkab Sukoharjo memberikan
Meneguhkan Kedaulatan Pemilih Pandemi Tak Halangi Partisipasi 43
