Page 47 - DUMMY BUKU KPU
P. 47
massa dalam jumlah besar hingga 31 Maret 2020, dan dijadwalkan ulang
mulai 1 April 2020, seperti Bimtek, pelatihan dan launching Pemilihan
2020.
KPU berharap upaya pencegahan penyebaran Covid-19 selama
dua minggu ini penanganannya berhasil dengan baik, sehingga tahapan
Pemilihan 2020 dapat berjalan dengan baik. Sampai saat ini KPU belum
memiliki opsi penundaan tahapan, semua proses masih berjalan sesuai
tahapan, program dan jadwal Pemilihan 2020.
Pada tanggal 21 SE KPU No 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang
Maret 2020 Komisi Pemilihan Pelaksanaan Keputusan KPU No 179/PL.02-
Kpt/01/KPU/III/2020
Umum (KPU) mengeluarkan
surat keputusan tentang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten I Kota agar segera mengambil langkah-langkah
penundaan beberapa sebagai berikut:
1. Pelantikan Panitia Pemungutan Suara:
tahapan dalam Pilkada. SE a. Menunda pelaksanaan pelantikan PPS;
KPU No 8 Tahun 2020 tanggal b. Dalam hal KPU Kabupaten/Kota telah siap melaksanakan
pelantikan
21 Maret 2020 tentang PPS dan berdasarkan koordinasi dengan pihak berwenang
dinyatakan
Pelaksanaan Keputusan KPU bahwa daerah tersebut belum terdampak penyebaran Covid-19,
No 179/PL.02- Kpt/01/KPU/ maka
pelantikan PPS dapat dilanjutkan. Masa kerja PPS yang telah
III/2020 tentang Penundaan dilantik
akan diatur kemudian;
Tahapan Pemilihan Gubernur 2. Menunda pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon
perseorangan
& Wagub, Bupati & Wabup, yang belum dilaksanakan;
dan/atau Walikota & Walil 3. Menunda pembentukan petugas pemutakhiran daftar pemilih;
4. Menunda pelaksanaan pemutakhiran dan penJrusunan daftar
Walikota Tahun 2020 pemilih;
5. KPU Provinsi dan KPU KabupatenlKota menindaklanjuti
dalam upaya pencegahan Keputusan
penyebaran Covid-19. Ada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179 |PL.O2-
Kpt/01 /KPU /III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan
empat tahapan Pilkada yang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau
pelaksanaannya ditunda. Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2O2O dalam Upaya
Pertama, pelantikan Panitia Pencegahan
Penyebaran Covid-19 dengan menerbitkan keputusan penetapan
Pemungutan Suara (PPS). penundaan, setelah didahului koordinasi dengan Bawaslu
setempat dan
pihak-pihak terkait;
6. Dalam hal pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur KPU
Provinsi agar melaporkan pelaksanaan keputusan penundaan
tersebut kepada Kpu Republik Indonesia;
7. Dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan wakil walikota, KpU Kabupaten/Kota agai
melaporkan melalui Kpu Provinsi pelaksanaan keputusan
penundaan tersebut kepada Kpu Republik Indonesia.
Meneguhkan Kedaulatan Pemilih Pandemi Tak Halangi Partisipasi 47
