Page 48 - DUMMY BUKU KPU

Kedua, verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah perseorangan.
Ketiga, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih. Kemudian
yang keempat atau terakhir adalah tahapan pemutakhiran dan
penyusunan daftar pemilih. KPU memutuskan menunda sejumlah
tahapan Pilkada berdasarkan pertimbangan untuk memutus mata rantai
penyebaran pandemi Covid-19 di wilayah Negara Indonesia.

Pada waktu itu KPU Sukoharjo sudah mempersiapkan pelantikan
PPS pada tanggal 22 Maret 2020, sementara Surat Penundaan Pilkada
dari KPU RI baru turun pada 22 Maret dini hari. Setelah melakukan
koordinasi dengan Pemkab dan Gugus Tugas kemudian diputuskan untuk
melakukan pelantikan PPS secara singkat dengan protokol kesehatan
secara ketat tanpa melanggar regulasi. Sebagaimana klausul no 1.
Pelantikan Panitia Pemungutan Suara: b).Dalam hal KPU Kabupaten/
Kota telah siap melaksanakan pelantikan PPS dan berdasarkan
koordinasi dengan pihak berwenang dinyatakan bahwa daerah
tersebut belum terdampak penyebaran Covid-19, maka pelantikan
PPS dapat dilanjutkan. Masa kerja PPS yang telah dilantik diatur
kemudian.

Pelaksanaan pelantikan PPS yang dilaksanakan komisoner
KPU Sukoharjo dilakukan secara serentak, tanpa disertai tamu
undangan, hanya ada PPS yang dilantik juga tanpa protokoler
lengkap sebagaimana pelantikan PPS pada situasi normal tanpa
pandemi. Antara lain tidak ada sambutan, tanpa menyanyikan lagu
Indonesia Raya dan prosesi sangat singkat. Langkah selanjutnya KPU
melakukan penonaktifan PPK, PPS pada awal April. Praktis mulai
terbit surat no 179, semua pelaksanaan tahapan Pilkada di tunda.

Sehari sesudahnya, 23 Maret, Bupati Sukoharjo menetapkan
status KLB (Kejadian Luar Biasa) virus corona dan menghimbau
kepada masyarakat untuk tidak keluar rumah sebagai langkah
antisipasi mencegah penyebaran virus corona yang tengah mewabah
di wilayah Indonesia. Juga melarang adanya kegiatan yang dapat

Meneguhkan Kedaulatan Pemilih
48
Pandemi Tak Halangi Partisipasi