Page 45 - DUMMY BUKU KPU
P. 45

Tahapan  yang dilaksanakan  pada  awal  tahun  2020 adalah
        pembentukan  badan  adhock  Panitia  Pemungutan  Kecamatan  (PPK)
        dan  Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS)  dengan  masa  pembentukan
        mulai 15 Januari  sampai  14 Februari 2020.  Sebelumnya KPU Provinsi
        mengundang  rapat kerja  KPU  kabupaten/Kota se-Jawa Tengah pada
        tanggal 29-31  Oktober 2019 di  Hotel Patra Jasa Semarang sebagai
        persiapan pembentukan badan adhock dan tahapan pilkada.  Saat itu
        KPU Sukoharjo memaparkan Pedoman Tehnis  Tata Kerja bersama KPU
        Wonosobo. Rapat kerja selanjutnya khusus divisi SDM dilakukan pada
        tanggal 11-13 Desember 2019 bertempat di Hotel  Grand Artos Magelang
        membahas tentang  regulasi  yang terkait  badan adhoc; tahapan PKPU
        15 di revisi  dengan PKPU 16 tahun 2019; surat standar masa kerja PPK,
        PPS 9 bulan; draf PKPU pembentukan badan penyelenggara; surat KPU
        RI  Nomor    2228  /PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019  tentang  pembentukan
        dan masa kerja PPK, PPS,PPDP dan KPPS pada pemilihan serentak tahun
        2020.



        Pandemi dan Penundaan Pilkada Serentak


               Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 semula
        akan berlangsung tanggal 23 September 2020. Pilkada Serentak Tahun
        2020 yang  dilaksanakan 270 daerah pada tanggal 23 September 2020,
        terganggu oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),
        yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan
        Dunia (World Health Organization). Penyebaran Covid-19 di Indonesia
        menunjukkan  peningkatan  yang  siginifikan  dari  waktu  ke  waktu  dan
        telah menimbulkan korban jiwa serta kerugian material yang besar.
               Sebagai  dampak dari  pandemi  Covid-19 yang tengah terjadi,
        KPU, Pemerintah  dan  DPR sepakat untuk menerbitkan  Perppu  untuk
        MENUNDA pelaksanaan pilkada tahun 2020.
               Menyikapi  perkembangan  penyebaran  Covid-19 di  Indonesia,
        KPU  telah  melakukan  rapat pleno  dan  memutuskan  beberapa  hal
        untuk  mengantisipasi  penyebaran  Covid-19  tersebut,  sehingga  tidak


 Meneguhkan Kedaulatan Pemilih               Pandemi Tak Halangi Partisipasi  45
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50