Page 49 - DUMMY BUKU KPU

mengundang orang banyak.
Beberapa waktu kemudian KPU Sukoharjo menetapkan work from
home (WFH) dan masuk kerja secara bergiliran. Tidak ada lagi
kegiatan dalam tahapan pilkada dikarenakan adanya penundaan
tahapan juga disertai dengan surat KPU RI tanggal 2 April 2020
kepada KPU Prov/Kab/Kota agar melakukan Cut Off (penutupan
transaksi) penggunaan dana hibah Pilkada Serentak 2020 sejak
penundaan tahapan pemilihan yakni Maret 2020. Praktis sejak saat
itu semua koordinasi dilakukan secara daring.

KPU RI menindaklanjuti penetapan penundaan pilkada
serentak 2020 dengan bersurat kepada Presiden RI, Nomor: 298/
PL.02- SD/01/KPU/III /2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal penundaan
Pemilihan Serentak 2020, mengusulkan beberapa norma hukum
yang dapat dimasukkan ke dala PERPPU. Ditindaklanjuti dengan
Surat MenSetneg kepada Mendagri Nomor: B-282/M.Sesneg/D-1/
HK.01.03/04/2020 tanggal 3 April 2020 hal Permohonan Ketua
KPU untuk menerbitkan Perpu terkait Penundaan Pemilihan Kepala
Daerah Serentak Tahun 2020.

Setelah tahapan Pilkada tertunda, Komisi II DPR RI bersama
Menteri Dalam Negeri, ketua KPU, ketua Bawaslu, dan pelaksana
tugas ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),
pada Senin 30 Maret 2020 mengadakan Rapat Kerja/Rapat Dengar
Pendapat di gedung DPR Senayan Jakarta. Hasil Rapat Dengar
Pendapat di atas menghasilkan empat kesimpulan.
Pertama, melihat perkembangan pandemi Covid-19 yang hingga
saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan
rakyat, Komisi II DPR RI menyetujui penundaan tahapan Pilkada
serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan.
Kedua, pelaksanaan Pilkada lanjutan akan dilaksanakan atas
persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR. Kemudian
yang ketiga, dengan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020,
maka Komisi II DPR RI meminta Pemerintah untuk menyiapkan

Meneguhkan Kedaulatan Pemilih Pandemi Tak Halangi Partisipasi 49