Page 44 - DUMMY BUKU KPU

dana hibah untuk kegiatan Pilkada 2020 sebesar Rp21.341.483.000
yang dibagi dalam 2 tahap yaitu tahun 2019 dan 2020. Untuk tahun
2019 sebesar Rp100.788.000 dan tahun 2020 sebesar Rp 21,240 miliar.
Untuk penggunaan hibah di tahun 2019 sesuai dengan pengajuan KPU
yang telah di sesuaikan dengan tahapan Pilkada 2020. Mekanisme
pencairan dana hibah yang disebutkan akan langsung ditransfer dari
kas daerah ke rekening hibah Pilkada yang dikelola KPU setelah syarat
administrasi terpenuhi. Adapun transfer dilakukan paling lambat 14 hari
setelah penandatanganan NPHD. Anggaran Pilkada Rp100,778 juta pada
tahun 2019 digunakan untuk melaksanakan tahapan yang sudah diatur
sesuai PKPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Pilkada 2020. Anggaran tersebut akan digunakan untuk kegiatan seperti
penyusunan produk hukum, sosialisasi dan verifikasi dan rekapitulasi
calon perseorangan.

Kemudian untuk penanda dimulainya Pilkada 2020, Launching
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Sukoharjo 2020 digelar KPU
Sukoharjo pada Selasa (10/12/2019). Pada kesempatan yang sama
sekaligus meluncurkan maskot dan jingle Pilbup Sukoharjo 2020. Maskot
berupa Gamelan Demokrasi atau singkatan dari Si GaSi sedangkan
Jingle berjudul Sukoharjo Memilih . Launching dihadiri ketua KPU Jawa
2
Tengah Yulianto Sudrajat sekaligus secara resmi meluncurkan maskot
dan jingle Pilbup Sukoharjo 2020.

2 Maskot berbentuk gamelan mewakili kabupaten Sukoharjo yang salah satu
julukannya “Kota Gamelan”. Julukan ini didapatkan karena terdapat daerah di
Sukoharjo yang menjadi pusat pengrajin gamelan, yaitu Desa Wirun. Gamelan
sebagai salah satu kearifan local Sukoharjo dengan filosofi bahwa gamelan akan
menghasilkan bunyi yang harmonis dan merdu, sehingga di harapkan maskot
ini mampu menjadi saranapemersatu harmonisasi antar masyarakat Sukoharjo.
Pilihan gamelan Bonang, yang jika di tabuh berbunyi nang,yang diartinya‘sadar’.
Memiliki nilai filosofis pemilih Sukoharjo diharapkan mengunakan hak pilihnya
dengan hati jernih sehingga keputusan memilih kepala daerah dilakukan dengan
penuh kesadaran , menghasilkan pemimpin yang amanah dan bertanggungjawab.

Meneguhkan Kedaulatan Pemilih
44
Pandemi Tak Halangi Partisipasi