Page 61 - DUMMY BUKU KPU

Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, babak baru
dimulai dengan upaya pemerintah membenahi sistem pemerintahan.
UU No 1 tahun 1945 diterbitkan untuk mengatur mengenai kedudukan
Komite Nasional Daerah di mana kepala daerah menjalankan
fungsi sebagai pemimpin komite nasional daerahnya. Namun pada
awal kemerdekaan untuk posisi kepala daerah masih sama seperti
sebelumnya karena kondisi politik pada awal kemerdekaan belum stabil.
Setelah 3 tahun berjalan, sistem ini diperbarui. Pada 1948 ditetapkan
Undang-undang Pengganti tahun 1945. Sistim pemilihan berjalan lebih
transparan sejak diberlakukannya Undang-Undang Pengganti tersebut.
Gubernur ditetapkan oleh Presiden, yang sebelumnya mendapatkan
rekomendasi dari DPRD Provinsi. Sementara, bupati direkomendasikan
oleh DPRD tingkat daerah, dan kepala desa diajukan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Desa. Semua dewan perwakilan di setiap jenjang
berpengaruh besar terhadap siapa saja yang akan dijadikan kepala
daerah. Pada 1950, Undang-Undang Dasar 1945 berubah menjadi
Undang-Undang Sementara (UUDS) 1950. Terjadi sedikit perubahan
nama dari tingkat provinsi dengan daerah tingkat I. Sementara sebutan
untuk kabupaten/kota adalah kota atau kabupaten disebut daerah
tingkat II dan kecamatan untuk sebutan tingkat III.
Terjadi perubahan konstitusi pasca Indonesia kembali ke UUD
1945 yakni DPRD hanya merekomendasikan nama, dan yang berhak
untuk menentukan adalah Presiden dan Mendagri. Pada saat itu
Pemerintah pusat menjadi penentu dan memberhentikan kepala daerah
yang diusulkan oleh DPRD. Masa Orde Baru Ketika Presiden Soeharto
berkuasa, Undang-Undang No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok
pemerintahan daerah diterbitkan. Presiden mempunyai kewenangan
penuh dan kontrol berlebih tentang penetapan kepala daerah. Dari
rekomendasi DPRD tidak sertamerta mendapat persetujuan dari
Presiden. Jika memenuhi persyaratan maka kepala daerah diangkat oleh
presiden. Sehingga diharapkan ada kerja sama dari calon kepala daerah
terpilih dengan pemerintah pusat.
Masa reformasi dan setelahnya setelah berakhirnya rezim Orde
Baru, dilakukan revisi atas sejumlah UU. Salah satunya, pemerintah

Meneguhkan Kedaulatan Pemilih Pandemi Tak Halangi Partisipasi 61