Page 65 - DUMMY BUKU KPU
P. 65
Mengingat Kembali Perjalanan Pilkada Langsung Sukoharjo
Pilkada Langsung Tahun 2005
Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 57 ayat (1) menyebutkan
bahwa Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPUD) Provinsi, Kabupaten/Kota yang di beri wewenang khusus
untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah disetiap provinsi dan/atau kabupaten/kota (UU No 12 Tahun
2003). Dasar pemikiran dilaksanakannya Pilkada Tahun 2005 adalah
melaksanakan kedaulatan rakyat sesuai sila keempat dari pancasila
yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan; pembukaan UUD 1945 alinea keempat
antara lain menyebutkan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia
disusun dalam suatu UUD yang terbentuk dalam suatu susunan NKRI
yang berkedaulatan rakyat; UUD 1945 pasal 2 ayat (1) menyatakan
bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
UUD. Hal ini bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan
sepenuhnya oleh MPR atau wakilnya tetapi dilaksanakan menurut
ketentuan UUD, sehingga pemilihan umum dan pemilihan Kepala
Daerah serta pemilihan Kepala Desa diharapkan akan lahir dari Lembaga
Pemusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan daerah serta akan terbentuk
Lembaga pemeintahan yang demokratis baik di tingkat pusat, daerah
dan desa. Pasal 18 ayat(4) amandemen II UUD 1945 yang disahkan pada
18 Agustus 2000 mengisyaratkan bahwa Gubernur, Bupati, Walikota
masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, kota
dipilih secara demokratis. Amanat reformasi yang menghendaki agar
Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dapat dilaksanakan
secara berkualitas untuk lebih menjamin derajad kompetensi yang
sehat, partisipatif, mempunyai derajad keterwakilan yang lebih tinggi
dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang lebih jelas.
Pemutakhiran data pemilih sesuai dengan pasal 19 ayat 2 PKPU
nomor 6 Tahun 2005 bahwa daftar pemilih pemilu terakhir dimutakirkan
dan di validasi sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara
Meneguhkan Kedaulatan Pemilih Pandemi Tak Halangi Partisipasi 65
