Page 63 - DUMMY BUKU KPU

Tahun 2005 sebagai tahun kedaulatan rakyat ditandai dengan
berlakunya UU 32 tahun 2004. Kedaulatan seperti yang dinukil Franz
Magnis Suseno dari Jean Bodin , dilukiskan sebagai hak kekuasaan
mutlak, tertinggi, tak terbatas tak tergantung dan tanpa kecuali. Maka
dari itu kedaulatan menjadi ciri utama negara yaitu tidak ada pihak baik
di dalam maupun luar negri yang harus dimintai izin untuk menetapkan
atau melakukan sesuatu. Penyelenggaraan pilkada langsung tak syak
adalah sebuah upaya konstitusional untuk menegakkan kedaulatan
rakyat di tingkat lokal sekaligus untuk mengakhiri paradoks politik
Indonesia.
Seiring dengan makin maraknya penyelenggaraan pilkada
di berbagai daerah, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
pemerintah menerbitkan UU 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota. UU tersebut disahkan dan ditandatangani Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono di pengujung masa tugasnya sebagai
presiden pada 30 September 2014.
Regulasi ini juga menandai era pilkada serentak. Beberapa
tahun sebelumnya, pilkada dilaksanakan pada tahun yang sama, tetapi
pelaksanaannya belum tentu pada bulan dan tanggal yang sama.

Setidaknya ada 3 kepentingan strategis bagi pelaksanaan Pilkada
langsung yaitu untuk memenuhi amanat reformasi 1998, melaksanakan
Pasal 18 ayat (4) Amandemen II UUD 1945 dan upaya membuat
keselarasan pola serta prosedur dalam pemilihan pejabat eksekutif. Di
samping itu sisi positif Pilkada langsung adalah pertama, Kepala daerah
yang terpilih akan mendapatkan mandat dan dukungan lebih riil dari
masyarakat sebagai wujud kontrak sosial antara pemilih dengan tokoh
yang dipilih. Kedua, dapat menghindari intrik-intrik politik yang muncul
ketika proses pemilihan dilakukan dengan sistim perwakilan. Ketiga
dapat memperkokoh legitimasi yang kuat sebagai kepala daerah dalam
menjalankan fungsi pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi
daerah.
Menurut Djohermansyah Djohan, terdapat sedikitnya lima
(5) implikasi kehadiran pilkada langsung terhadap kelembagana dan

Meneguhkan Kedaulatan Pemilih Pandemi Tak Halangi Partisipasi 63