Page 64 - DUMMY BUKU KPU

manajemen pemerintahan. Pertama, pilkada langsung berpotensi
untuk mengurangi arogansi lembaga DPRD yang selama ini seringkali
mengklaim dirinya sebagai satu-satunya institusi pemegang mandat
rakyat yang representatif. Kedua, pilkada langsung berpotensi
membatasi kekuasan dan kewenangan DPRD yang terlalu besar seperti
fungsi memilih, meminta pertanggungjawaban dan memberhentikan
kepala daerah. Ketiga, pilkada langsung berpotensi menghasilkan kepala
daerah yang lebih bermutu karena pemilihan langsung berpeluang
mendorong majunya calon dan menangnya calon kepala daerah yang
kredibel dan akseptabel di mata masyarakat daerah. Keempat, pilkada
langsung berpotensi menghasilkan suatu pemerintahan daerah yang
lebih stabil, produktif dan efektif. Kelima, pilkada langsung berpotensi
mengurangi praktik politik uang dalam proses pilkada dan dalam proses
penyampaian laporan pertanggungjawaban kepala daerah maupun
pengangkatan pejabat daerah tertentu.
Dalam berbagai perjalanannya, sejak 2015 tepatnya pertama
kali diselenggarakan pada 9 Desember 2015, menjadi tradisi demokrasi
di Indonesia yang kemudian berlanjut sampai sekarang.
Sesuai dengan dinamika perkembangan politik, UU 1/2015 mengalami
empat kali pembaruan. Pembaruan pertama melalui UU 8/2015 tentang
Perubahan atas UU 1/2015. Pembaruan kedua terjadi melalui UU
10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015. Pembaruan ketiga
dilakukan melalui Perppu 2/2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU
1/2015. Perppu 2/2020 ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 4
Mei 2020. Produk hukum ini mengatur perlunya penundaan pelaksanaan
pilkada serentak di tengah pandemi. Perubahan keempat terjadi melalui
UU 6/2020 tentang Penetapan Perppu 2/2020 Menjadi Undang-Undang.
Dengan demikian, UU 6/2010 merupakan aturan terbaru sebagai
dasar penyelenggaraan pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19.
Undang-Undang ini ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal
11 Agustus 2020 tanpa banyak mengubah ketentuan syarat pencalonan
kepala daerah sebagaimana tercantum dalam UU 10/2016. Teknis
tahapan dan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi selanjutnya
dituangkan dalam peraturan KPU.

Meneguhkan Kedaulatan Pemilih
64
Pandemi Tak Halangi Partisipasi