Page 66 - DUMMY BUKU KPU
P. 66

Pilkada.  Pelaksana  pemuktahiran  data pemilih  oleh  Pemerintah
        Daerah yang menangani bidang kependudukan dan catatan sipil  atau
        di  Sukoharjo oleh  Dinas  Kependudukan, Keluarga Berencana dan
        Catatan sipil (DKKBC) atau Dispenduk-Capil.  Mekanisme dan prosedur
        pemuthakiran data adalah pemerintah daerah telah di  beri Compact
        Disc(CD)  yang berisi  data penduduk  yang telah dikelompokkan per
        Rumah Tangga dari Depdagri dimana  data tersebut berasal dari data
        P4B  hasil  konversi  dari  sistem SIAK(Sistem Informasi  Adminsitrasi
        Kependudukan) selanjutnya diturunkan ke kecamatan dan desa sampai
        RT untuk dilakukan pengecekan di  lapangan dengan mendasarkan
        pada  kemungkinan perubahan  dan  mutasi penduduk.  Hasil  akhir
        pemutakhiran dan validasi data penduduk oleh Dispenduk-Capil adalah
        adanya  Daftar  Penduduk  Potensi  Pemilih  Pilkada  (DP4)  atau  sasaran
        yang hendak dicapai  dalam memutakhirkan data adalah  tersedianya
        data penduduk yang telah sesuai dengan kondisi terkini dan  digunakan
        sebagai bahan penetapan pemilih oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS)
        setelah  sebelumnya  melakukan pencocokan dan penelitian(coklit) dan
        memilih-milahkan per TPS.
               Dalam Pilkada langsung Sukoharjo tahun  2005 terdapat 2.157
        TPS  dengan  DPT  sejumlah  597.  386  orang  (L=293.187,  P=  304.199  )
        ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2005. Kemudian pada perkembangannya
        ada perubahan  jumlah  DPT berdasarkan adanya laporan masyarakat
        Sukoharjo  yang telah tercantum dalam DPS tetapi belum masuk  DPT
        sehingga DPT menjadi 597.501 (L=293.337, P=304.164) yang ditetapkan
        pada 27 Juni 2005.
               Penyelenggara Pilkada  selain  KPU  dibantu  oleh  badan  adhock
        tingkat kecamatan (PPK), PPS yang bertugas di tingkat desa/kelurahan,
        dan KPPS yang bertugas di  TPS. Persyaratan menjadi PPK, PPS  dan KPPS
        berdasarkan pasal  13  ayat (13) Peraturan KPU  Kabupaten Sukoharjo
        Nomor 02 Tahun  2005  adalah  warga negara Indonesia   berumur
        sekurangnya 17 tahun, berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS,
        terdaftar sebagai pemilih dan tidak menjadi pengurus partai politik.  PPK
        dibentuk berdasarkan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten
        Sukoharjo Nomor 02 Tahun 2005 keanggotaan PPK sebanyak 5 orang


 Meneguhkan Kedaulatan Pemilih
          66
                 Pandemi Tak Halangi Partisipasi
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71