Page 62 - DUMMY BUKU KPU

mengundangkan UU Nomor 22 tahun 1999 mengenai penyelenggaraan
pemerintah di daerah. Sebelumnya, DPRD hanya mengusulkan nama
dan kandidat kepala daerah, kemudian diserahkan kepada Presiden yang
akan memutuskan diterima atau tidak usulan tersebut. Kali ini, DPRD
mempunyai wewenang penuh terhadap terpilihnya kepala daerah.
DPRD membuka rekruitmen di daerah secara demokratis, namun praktik
pembelian suara oleh anggota DPRD dari calon kepala daerah banyak
terjadi pada era ini. Munculnya praktik politik uang menjadi kelemahan
sistem ini. Praktik politik uang yang bertujuan untuk membeli suara
dari anggota DPR membuat jalannya pemilihan mendapatkan kritik dari
berbagai kalangan.

Pada 2004, dilakukan revisi UU hingga terbitnya UU Nomor 32
tahun 2004 yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung.
Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik.
Rakyat diberikan kesempatan langsung untuk menentukan kepala
daerah sesuai dengan pilihannya.
Pemilihan umum tahun 2004 merupakan momentum sejarah baru
dalam kehidupan politik bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya
diselenggarakan tiga kali pemilu dalam tiga waktu yang terpisah untuk
dua lembaga politik yang berbeda pula. Yakni pemilu untuk memilih
anggota badan legislatif di tingkat pusat (DPR dan DPD) dan ditingkat
daerah (DPRD Provinsi dan kab/kota); pemilu untuk memilih presiden
dan wakil presiden putaran pertama; pemilu presiden dan wakil
presiden putaran kedua.
Setelah itu, muncul UU Nomor 12 tahun 2008. Dalam undang-undang
ini, mereka yang mencalonkan diri tidak harus bergabung atau masuk
ke partai politik terlebih dahulu. Calon perseorangan boleh mendaftar
dengan syarat dukungan masyarakat.

Sejak tahun 2005, pasangan kepala daerah dan wakil kepala
daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Pasangan tersebut
dicalonkan oleh partai politik dan/atau independen.

Meneguhkan Kedaulatan Pemilih
62
Pandemi Tak Halangi Partisipasi