Page 11 - Kolaborasi dengan OKI, Badan POM Dukung Pengembangan Obat dan Vaksin COVID-19 di Negara-Negara OKI_Neat

Isu kemandirian dan akses terhadap obat dan vaksin saat ini menjadi isu yang
sangat penting. Terlebih di tengah masa pandemi COVID-19, yang sejak ditetapkan
sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020 lalu telah mempengaruhi status
kesehatan di 114 negara di seluruh dunia. Tidak terkecuali negara anggota OKI,
dengan jumlah kasus terinfeksi mencapai lebih dari 12.964.809 dan angka kematian
sebanyak 570.288 orang.

“Sejalan dengan perkembangan pandemi COVID-19, Badan POM memandang perlu
adanya koordinasi dan kolaborasi antara regulator (National Medicines Regulatory
Authorities/NMRAs) dan industri farmasi negara anggota OKI dalam rangka
pengembangan obat dan vaksin sebagai langkah strategis terhadap upaya
penanganan pandemi COVID-19 secara global, juga sebagai langkah nyata dalam
mempercepat implementasi Jakarta Deklarasi dan Rencana Aksi NMRAs OKI ” jelas
Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito.

Sebelumnya, Badan POM telah mengadakan pertemuan koordinasi dengan Tim
Sekretariat OKI berupa penjajakan kolaborasi dan kerja sama obat dan vaksin di
negara anggota OKI. Koordinasi tersebut menyepakati terlaksananya pertemuan
teknis NMRAs dan Industri Obat dan Vaksin Negara-Negara OKI dalam bentuk
workshop virtual, dengan agenda pertukaran informasi dan pengalaman terkait kerja
sama pengembangan obat dan vaksin sekaligus pengalaman dalam menghadapi
pandemi COVID-19. Kegiatan akan menghadirkan pembicara dari sejumlah negara
key players, yaitu negara anggota Vaccine Manufacturing Group (VMG) maupun
negara yang tengah mengembangkan obat dan vaksin sebagaimana tercantum
dalam WHO Landscape of COVID-19 Vaccine Development.
Melalui FGD hari ini, Kepala Badan POM berharap untuk memperoleh masukan dan
dukungan dari seluruh stakeholder terkait pelaksanaan workshop virtual yang akan
diselenggarakan pada akhir tahun tersebut. Hasil workshop tersebut akan dilaporkan
pada pertemuan NMRAs ke-2 dengan Turki sebagai Negara penyelenggara. “Ini
menjadi bentuk konkret dari akselerasi implementasi Deklarasi Jakarta dan Rencana
Aksi yang telah dihasilkan dari pertemuan pertama, yaitu berupa kolaborasi melalui
tahapan-tahapan (practical step), bukan hanya berupa komitmen politik (statement).”
tutup Kepala Badan POM.