Page 14 - AYO BUANG SAMPAH OBAT

Judul : Strategi BPOM Tangkal Peredaran Obat Palsu

Nama Media : vivanews.com
Tanggal : 1 September 2019

Halaman/URL : https://www.vivanews.com/berita/nasional/4642-strategi-bpom-tangkal-
peredaran-obat-palsu

Tipe Media : Online
VIVAnews – Untuk menanggulangi
masalah peredaran obat ilegal dan
penyalahgunaan obat, Badan
Pengawasan Obat dan Makanan
(BPOM) menerapkan kebijakan
berbasis kolaboratif. Salah satunya
terobosan dengan sinergisme bersama
lintas sektor.

Kepala BPOM, Penny K. Lukito
menjelaskan, gagasan yang diusung
bersama Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) melalui Gerakan Waspada Obat Ilegal (WOI)
ini dilatarbelakangi maraknya peredaran obat ilegal dan palsu.
Selain itu, marak juga pemanfaatan obat-obat kedaluwarsa dan rusak. Begitu juga kemasan
obat yang tak termusnahkan secara baik oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Dan melalui pemanfaatan baik sebagai bahan baku (re-use) atau pelabelan ulang (re-
labeling), dengan modus sederhana seperti perpanjangan tanggal kedaluwarsa,” kata Penny
di kawasan Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu, 1 September 2019.

Sebagai langkah lanjutan, Penny mengatakan bahwa di 2019 ini pihaknya juga mengusung
gerakan 'Ayo Buang Sampah Obat'. Gerakan ini untuk mengedukasi masyarakat agar
waspada terhadap obat ilegal dan palsu dengan cara membuang sampah obat kedaluwarsa
dan rusak secara benar.

Dia menjelaskan, berbahayanya obat kedaluwarsa atau rusak itu harus diimbangi dengan
pemahaman masyarakat tentang cara membuang obat kedaluwarsa, obat sisa, obat rusak
dengan benar.

"Agar hal itu tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh oknum untuk membuat obat ilegal
atau palsu,” ujarnya.

Diketahui, pada Juli 2019, masyarakat dikejutkan dengan adanya peredaran obat ilegal
termasuk obat palsu. Peredaran obat ilegal ini bersumber dari pemanfaatan obat kedaluwarsa
atau obat rusak yang dibuang sembarangan.

Hasil pengawasan BPOM menunjukkan, temuan obat ilegal termasuk obat palsu cenderung
menurun. Angka menunjukkan dari 29 perkara pada 2017, menjadi 21 perkara pada 2018.
Kemudian, tinggal 8 perkara pada awal tahun 2019. (ase)

.