Page 32 - AYO BUANG SAMPAH OBAT

Gerakan ini, lanjut dia, merupakan bentuk komitmen Badan POM dalam upaya peningkatan
kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat terhadap
bahaya risiko obat bagi kesehatan, yang berlandaskan kepada 3 (tiga) strategi utama yakni
pencegahan, pengawasan, dan penindakan yang merupakan inti tak terpisahkan dari tugas,
fungsi, dan kewenangan Badan POM.
Hasil pengawasan Badan POM sendiri menunjukkan bahwa temuan obat ilegal termasuk
palsu cenderung menurun, yaitu 29 perkara pada tahun 2017, 21 perkara pada tahun 2018,
dan 8 perkara pada awal tahun 2019. Melalui gerakan ini, menurut dia, Badan POM bersama
Ikatan Apoteker Indonesia mengedukasi masyarakat untuk waspada terhadap obat ilegal dan
palsu dengan cara Buang Sampah Obat Kedaluwarsa dan Rusak dengan benar.

“Sebagaimana kita ketahui, obat kedaluwarsa atau rusak sudah tidak memberikan efek terapi
dan berbahaya jika digunakan, karena itu Badan POM mengajak masyarakat belajar tentang
bagaimana cara membuang obat kedaluwarsa, obat sisa, dan obat rusak dengan benar agar
tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh oknum untuk membuat obat ilegal atau palsu,”
ujar Penny.
Selain di Jakarta, peluncuran gerakan sosialisasikan buang sampah obat dengan baik ini,
dilaksanakan serentak di 15 kota antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Serang,
Banjarmasin, Mataram, Makassar, Medan, Kendari, Pekanbaru, Palembang, Yogyakarta,
Denpasar, dan Batam.

Lebih lanjut Penny K. Lukito menjelaskan, setelah peluncuran gerakan berjalan selama satu
bulan, masyarakat dapat membuang sampah obat kadaluwarsa di apotik yang ditunjuk di 15
kota tersebut. Gerakan ini akan dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tercipta
budaya masyarakat untuk membuang sampah obat kedaluwarsa dan rusak dengan benar,
baik yang dilakukan dengan mandiri atau dikembalikan ke apotek-apotek terdekat untuk
dimusnahkan sesuai ketentuan.
Gerakan diharapkan akan meminimalisir peredaran obat ilegal. “Keberhasilan gerakan ini
membutuhkan dukungan dan peran aktif seluruh pihak sebagai bentuk tanggung jawab
bersama pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengawasi peredaran obat
khususnya peredaran obat ilegal.” tutup Kepala Badan POM.