Page 442 - Badan POM Hadir #Kerja Bersama Untuk Bangsa
P. 442

BADAN POM HADIR                                                                                                     BADAN POM MeLAYANI, MAsYARAkAt PeDuLI
            keRjA BeRsAMA uNtuk BANgsA



            perbandingan jenis kelamin pria dan wanita (50% : 50%).                                 Badan  POM  di masyarakat  sudah  bagus. Namun Badan POM
                Berdasarkan pertanyaan­pertanyaan yang diberikan kepada                             harus terus meningkatkan kinerjanya untuk mewujudkan obat
            responden, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:                                    dan makanan aman.
            1.  Terkait dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap
                institusi pemerintah yang mengawasi dan mengedukasi ma­                             5.  tingkat kepuasan masyarakat
                syarakat, semua responden tahu Badan POM namun POLRI                                    terhadap layanan Badan pom
                memiliki tingkat  awareness  yang kuat dengan TOM yang                                  Sesuai amanat Undang­Undang Nomor 25 Tahun 2009
                tinggi. Dalam hal penyebutan terhadap nama institusi, hanya                         tentang Pelayanan Publik, Pemerintah memiliki kewajiban untuk
                1% responden yang bisa menyingkat dengan sebutan Badan                              meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelaya nan
                POM.                                                                                publik sesuai dengan asas­asas umum pemerintahan yang baik,
            2.  Terkait dengan Badan POM Piramida Reputasi, masyarakat                              serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara
                hanya sekedar tahu Badan POM dan sangat percaya terhadap                            dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penye­
                institusi ini namun belum memahami secara mendalam                                  lenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan
                mengenai keberadaan Badan POM.                                                      dasar  masyarakat.  Atas  dasar  definisi  itu  pula  maka  berbagai
            3.  Terkait dengan peranan Badan POM, 82% masyarakat                                    upa ya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
                sudah sadar bahwa Badan POM berperan untuk menjamin                                 Dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik ter­
                keamanan makanan, obat dan kosmetik di pasaran serta                                sebut maka perlu diketahuinya Nilai Survei Kepuasan Ma syarakat
                mengawasi obat dan makanan sebelum beredar/menerbitkan                              (SKM) sebagai tolak ukur untuk menilai kualitas pela yanan.
                izin edar obat dan makanan.                                                             Survei Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur
            4.  Terkait  dengan kontrol  pengawasan  di  post-market  oleh                          ke puasan masyarakat selaku penerima layanan publik Badan
                masyarakat, tidak semua masyarakat tahu kode Badan POM                              POM dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pu­
                di produk obat dan makanan serta tidak semua bisa meng­                             blik di lingkungan Badan POM. Dengan Survei Kepuasan Ma sya­
                identifikasi kode Badan POM di kemasan produk tersebut.                             rakat secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:
                Dari grafik terlihat bahwa hasil indeks kepercayaan masya­                          1.  Diketahuinya nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas
            rakat terhadap Badan POM berada pada level  range  tertinggi                                pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Badan POM,
            (perlu dipertahankan). Hal ini menunjukkan bahwa reputasi                                   baik Pusat maupun Balai.
                                                                                                    2.  Diketahuinya indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi
                                                                                                        Badan POM melalui peningkatan kualitas pelayanan publik
                                                                                                        Badan POM.
                                                                                                    3.  Pelaksanaan pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh
                                                                                                        Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atas pelayanan
                                                                                                        publik Badan POM sesuai amanat Pasal 35 Undang­ Undang
                                                                                                        Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
                                                                                                    4.  Implementasi pelaksanaan Quality Management System
                                                                                                        (QMS) ISO 9001:2015 Badan POM pada klausul 9.1.2 tentang
                                                                                                        Kepuasan Pelanggan.
                                                                                                    5.  Bahan untuk menetapkan kebijakan dan berbagai langkah
                                                                                                        perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
                                                                                                    6.  Diketahuinya kelemahan atau kekurangan dari masing­ma­
                                                                                                        sing unsur penyelenggaraan pelayanan publik.
                                                                                                    7.  Diketahuinya kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan




                 432 I tiga taHUn KinERJa Badan POM                                                                            tiga taHUn KinERJa Badan POM I 433
   437   438   439   440   441   442   443   444   445   446   447