Page 483 - Badan POM Hadir #Kerja Bersama Untuk Bangsa

BADAN POM HADIR testIMONI
keRjA BeRsAMA uNtuk BANgsA

secara online, sehingga menyulitkan Badan POM untuk men­ pelaku industri yang tidak benar dalam menjalankan usaha.
jalankan fungsi pengwasan. Kami terus mendorong anggota asosiasi Gabungan Pengusaha
Kita perlu mendorong Badan POM untuk selekasnya men­ Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) untuk
jangkau para pemain online dengan cara bersama­sama men­ taat asas, tertib, dan tidak melanggar aturan. Dengan begitu, per­
ciptakan regulasinya, menyiapkan SDM yang kuat di bidang IT, ekonomian Indonesia diharapkan bisa tumbuh secara sehat dan
serta penguatan infrastruktur teknologi. ada perlakuan yang adil.
Di bidang regulasi, saat ini sedang dilakukan pembahasan di Dari sisi pelaksanaan fungsi pengawasan, kami dari asosiasi
DPR RI tentang RUU Pengawsan Obat dan Makanan atau RUU merasakan sudah cukup banyak perbaikan. Kendati begitu kami
Waspom . Kami telah menyampaikan masukan ke DPR maupun juga melihat masih perlunya dilakukan perbaikan di sana­sini
Badan POM mengenai beberapa hal yang perlu mendapat per­ karena industri selalu tumbuh dan memerlukan peningkatan
hatian serius. Khususnya soal pentingnya menghindari sifat ke­ pengawasan dan pelayanan.
bijakan yang diskriminatif. Saat ini masih ada kesan di masyarakat tentang adanya
Pengawasan obat dan makanan seharusnya dimaknai sebagai kesulitan pendaftaran. Hal ini disebabkan oleh selalu munculnya
pengawasan terhadap obat dan makanan secara keseluruhan. teknologi dan produk baru. Misalnya, ada indegrient baru yang
Sedangkan RUU Pengawasan Obat dan Makanan kontennya belum diakomodasi di dalam aturan sehingga perlu meminta ijin
lebih banyak membahas tentang kewenangan Badan POM. khusus. Ke depan Badan POM perlu memikirkan aspek kece­
Padahal, pada praktiknya pengawasam di bidang industri patan lahirnya produk produk baru agar bisa diakomodasi secara
makanan itu meliputi banyak kalangan. Misalnya, pengawasan lebih cepat.
industri kecil dan katering dilakukan oleh Dinas Perindustrian. Hal ini tentunya memerlukan adanya SDM yang kompeten
Sedangkan pengawasan bahan baku industri dilakukan Dinas serta adanya infrastruktur yang memadai.
Pertanian dan Perikanan. Infrastruktur teknologi serta IT perlu segera ditingkatkan.
Sebab itulah pembahasan RUU ini perlu mengakomodasi Masalah ini memang bukan pekerjaan ringan, karena menyangkut
gagasan bahwa pengawasan keamanan pangan itu tidak bisa politik bujet dari pemerintah pusat.
di diskriminasi. Tidak seharusnya industri kecil dipisahkan Langkah Badan POM yang banyak membuka kantor­kantor
penga wasannya oleh lembaga lain. Kebijakan di bidang pangan di daerah juga layak disambut positif. Dengan adanya kantor di
harusnya bersifat satu kesatuan dan menyeluruh. Hanya saja, daerah, kalangan industri di daerah tidak perlu harus hadir ke
pengawasannya bisa didistribusikan kepada lembaga yang lain. Jakarta. Keberadaan Badan POM di daerah juga diharapkan bisa
Badan POM idealnya diberikan kewenangan secara penuh mendorong perusahaan di daerah untuk lebih taat aturan dan
untuk membuat kebijakan dari hulu ke hilir. Sedangkan untuk taat asas, serta segera mendaftarkan produk makanan mereka.
pe lak sanaan pengawasan, dapat didistribusikan ke lembaga lain. Hal yang harus diperhatikan terkait itu adalah perlunya
Namun kebijakannya tetap satu pintu. Nah, sekarang ini kami kompetensi para petugas di daerah yang harus sama dengan
merasakan kebijakan di bidang obat dan makanan bisa dila­ petugas di Jakarta. Itu ditujukan agar tidak memicu perbedaan
kukan oleh banyak lembaga. Sehingga muncul kesan tidak ada perlakuan antara di Jakarta dan daerah. Guna mengatasi tan­
koordinasi yang baik antara hulu dan hilir. tangan ini, Badan POM perlu terus melakukan tatap muka
Hal lain yang perlu ditonjolkan dalam RUU tersebut ada­ dengan kalangan pelaku usaha agar mendapatkan informsi yang
lah aspek semangat pembinaan terhadap industri makanan. Se­ benar dan akurat tetang masalah yang terjadi di lapangan.
mangat untuk membin, menurut saya, jauh lebih penting diban­ Selama ini, kami merasakan pertemuan pertemuan tatap
dingkan penindakan. muka dengan Badan POM sudah cukup intens. Respons ber­
Adanya divisi penindakan dan pengawasan BPOM sangat langsung du arah dan sangat cepat. Khususnya di Deputi 3 Badan
membantu kalangan industri yang menjalankan industri dengan POM, di mana kalangan pelaku usaha memang paling sering ber­
benar. Pasalnya penindakan sendiri hanya dilakukan kepada komunikasi. Bahkan jika ada masalah mendesak, respons bisa

472 I tiga taHUn KinERJa Badan POM tiga taHUn KinERJa Badan POM I 473