Page 67 - Badan POM Hadir #Kerja Bersama Untuk Bangsa

BADAN POM HADIR MeMPeRkuAt sIsteM PeNgAWAsAN,
keRjA BeRsAMA uNtuk BANgsA MeNINgkAtkAN PeLAYANAN DAN PeRLINDuNgAN

dan makanan dalam dokumen perencanaan daerahnya. POM, karena pengetahuan masyarakat Sumba terkait obat dan
Badan POM sangat mengharapkan dukungan pemerintah makanan, termasuk kosmetik, masih rendah.
daerah dalam pengembangan UMKM untuk meningkatkan pro­ Untuk menghadapi berbagai tantangan di atas, diperlukan
duk tivitas, keamanan, serta persaingan di pasar global. Badan koordinasi terus­menerus dengan lintas sektor dalam pengawasan
POM siap memberikan bantuan teknis bagi UMKM agar dapat obat dan makanan, termasuk melakukan pembinaan secara
memiliki daya saing. Badan POM juga mengharapkan dukungan terpadu sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana
dari seluruh stakeholders termasuk Pemerintah Kabupaten Sa­ amanat peraturan perundang­undangan. Di Provinsi NTT, Badan
bang beserta masyarakat, agar segera ada Undang­Undang Penga­ POM memiliki Balai POM di Kupang, Kantor di Kabupaten Ende
wasan Obat dan Makanan, yang diharapkan dapat memberikan dan Kabupaten Manggarai Barat, serta Pos POM di Atambua.
hak perlindungan maksimal kepada masyarakat dari obat dan Keberadaan kantor pengawasan tersebut agar dimanfaatkan
makanan yang berisiko bagi kesehatan. oleh masyarakat dan pelaku usaha di NTT termasuk Sumba
selain untuk mendapatkan pelayanan publik terkait pendaftaran
Sumba produk obat dan makanan, juga untuk menyampaikan informasi
Badan POM terus berupaya mewujudkan komitmen peme­ dan pengaduan seputar obat dan makanan.
rintah memastikan negara hadir di seluruh pelosok negeri, sa­ Badan POM mengajak Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah
lah satunya dengan melakukan penguatan kemitraan dengan pe­ Kabupaten Sumba Timur, pelaku usaha, akademisi, dan masya­
mangku kepentingan di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara rakat serta media untuk aktif berperan dalam mewujudkan ke­
Timur (NTT). Pulau Sumba memiliki banyak pintu masuk melalui amanan obat dan makanan di Pulau Sumba.
laut yang dapat menjadi akses peredaran obat dan makanan
ilegal. Hasil pengawasan Balai POM di Kupang menunjukkan Kalimantan Utara
masih maraknya obat keras beredar di sarana ilegal (pasar/lapak/ Rapat paripurna DPR­RI, 25 Oktober 2012 mengesahkan
kios) dan kosmetik ilegal. Hal ini menjadi tantangan bagi Badan lima Daerah Otonom Baru (DOB) yang sudah disepakati oleh
pemerintah dan DPR­RI, termasuk salah satunya Provinsi
Kalimantan Utara (Kaltara) yang menjadi provinsi atau provinsi
termuda ke­34 di Indonesia. Letak geografis provinsi ini berba­
tasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu Negara
Bagian Sabah dan Serawak sehingga lalu lintas obat dan ma kan­
an dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia sangat tinggi di
wilayah ini. Kaltara merupakan salah satu provinsi yang ber­
kem bang, tidak hanya dari sektor pembangunan, melainkan
juga sektor perdagangan, kelautan, dan perekonomian, Kaltara
menga lami pertumbuhan yang pesat. Gubernur Kaltara, Irianto
Lambrie menyampaikan bahwa laju pembangunan di Kaltara
berkembang pesat termasuk dalam bidang produksi dan
distribusi obat dan makanan. “Karena letak geografis yang ber ba­
tasan dengan Malaysia, lalu lintas peredaran obat dan ma kanan
yang masuk ke dalam wilayah Indonesia banyak terjadi melalui
wilayah Kaltara,” ujarnya.
Terkait hal tersebut, Gubernur Kaltara mengajukan permo­
honan pembentukan Balai Besar POM di Povinsi Kaltara. “Kami
Penguatan kemitraan dengan pemangku kepentingan di Pulau Sumba, Provinsi
Nusa Tenggara Timur (25/06/19). mengajukan permohonan kepada Badan POM, agar segera di­

56 I tiga taHUn KinERJa Badan POM tiga taHUn KinERJa Badan POM I 57