Page 3 - Konpers Penindakan Obat Tradisional dan Pangan Olahan
P. 3
Judul : Peredaran Obat Tradisional Ilegal di Bekasi Capai Rp3,2 Miliar
Nama Media : okezone.com
Tanggal : 26 September 2020
Halaman/URL :
https://nasional.okezone.com/read/2020/09/25/337/2283739/p
eredaran-obat-tradisional-ilegal-di-bekasi-capai-rp3-2-miliar
Tipe Media : Online
JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM) melakukan operasi
penindakan obat tradisional dan pangan
ilegal di Rawalumbu, Bekasi, pada Rabu
23 September 2020. Nilai temuan barang
bukti sebanyak 60 item dengan 78.412 pcs
obat tersebut nilainya mencapai Rp3,25
miliar.
"Nilai temuan barang bukti sebanyak 60
item, 78.412 pcs diperkirakan mencapai
nilai keekonomian sebesar Rp3,25 miliar," ujar Kepala BPOM Penny Lukito saat
jumpa pers secara virtual, Jumat (25/9/2020).
Menurut Penny, temuan ini merupakan hasil dari laporan masyarakat yang
menyebutkan adanya gudang penyimpanan dan mendistribusikan produk obat
tradisional dan pangan olahan ilegal.
Berdasarkan laporan tersebut, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM
melakukan pendalaman dan penelusuran yang kemudian menunjukkan adanya
pelanggaran.
“Untuk sementara, diketahui bahwa modus operandi pelaku adalah mengedarkan
obat tradisional dan pangan olahan ilegal melalui platform e-commerce, serta
mendistribusikan produk tersebut melalui jasa transportasi online dan ekspedisi,”
jelas Penny.
“Dari operasi ilegal ini, tersangka berhasil mendapatkan omset miliaran rupiah setiap
tahunnya,” lanjutnya.
Berdasarkan temuan ini, para tersangka dapat dijerat dengan ketentuan Undang-
undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara
maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar.
Selain itu, tersangka juga dapat dikenakan hukuman pidana berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1)
dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal Rp 4 miliar.
Mereka juga bisa dijerat dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8
Tahun 1999, Pasal 62 ayat (1), dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun
atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.
