Page 154 - Badan POM Tindak Tegas Sarana Produksi Tahu Berformalin di Parung

Judul : Waspadai, BPOM Temukan 2 Pabrik Tahu Mengandung Formalin di Bogor
Nama Media : cikalnews.com
Tanggal : 6/12/2022
Halaman/URL : https://cikalnews.com/2022/06/12/waspadai-bpom-temukan-2-pabrik-tahu-
mengandung-formalin-di-bogor/
Tipe Media : Media Online

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI)
melakukan operasi penindakan terhadap sarana
produksi pangan olahan, yang memproduksi dan
mengedarkan tahu mengandung bahan kimia
berbahaya Formalin.
Diketahui, operasi tersebut ditemukan di dua
pabrik yang berlokasi di kawasan Parung
Kabupaten Bogor, pada Jumat 10 Juni.
Operasi tersebut dilakukan berkoordinasi dengan
Kepolisian Daerah Jawa Barat, dan Kejaksaan
Tinggi Provinsi Jawa Barat.

“Kami informasikan salah satu temuan yang dikaitkan dengan penggunaan bahan berbahaya di jalur
pangan, yakni Formalin,” kata Kepala Badan POM RI Penny K Lukito seperti dikutip dari laman
resmi BPOM, Sabtu 11 Juni 2022.

Hal tersebut merupakan temuan yang cukup besar dan sangat strategis. Apalagi, tahu merupakan
produk yang rutin dikonsumsi oleh masyarakat.
Dalam operasi itu, ditemukan adanya dua sarana produksi tahu yang mengandung Formalin.

disebutkan, total omzet dari dua sarana produksi tahu tersebut mencapai lebih dari Rp 5 miliar per
tahun, dengan kapasitas produksi lebih dari 2,5 ton.
Begitu juga tahu hasil produksi dari kedua sarana produksi tersebut diketahui banyak diedarkan ke
pasar-pasar di wilayah Jakarta, Tangerang dan Bogor.

Sebagai informasi, Formalin atau formaldehide memang identik sebagai bahan kimia pengawet
makanan yang berbahaya bagi kesehatan.

“Dua calon tersangka S (35) dan N (48) yang berstatus pemilik berdasarkan izin usahanya. Untuk
pabrik kita akan lakukan penghentian kegiatan, bekerja sama dengan Pemkab Bogor. Lalu untuk
produksinya akan kita hentikan, karena kita sudah mendapatkan barang bukti formalin,” lanjutnya.
Akibatnya, pelaku akan dipersangkakan terkait pasal memproduksi dan mengedarkan pangan yang
mengandung bahan berbahaya.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp
10 miliar.