Page 44 - Majalah POM VOL7/No.2/2025
P. 44

dan ATMP di Indonesia menunjukkan   Menurut dr. Rusdy, sejauh        Sebagai penutup, apa harapan dr.
          kemajuan yang luar biasa. Peran   mana BPOM telah mendukung          Rusdy terhadap masa depan ATMP di
          Kementerian Kesehatan sangat penting   pengembangan ATMP di Indonesia?  Indonesia?
          sebagai regulator pelayanan klinis.   Perubahan terasa semakin signifikan   Harapan saya, dengan munculnya
          Peraturan Menteri Kesehatan menjadi   sejak kepemimpinan Prof. Taruna di   berbagai regulasi baru yang telah disusun
          dasar penetapan standar kompetensi   BPOM, yang mendorong keterlibatan   dan disahkan agar implementasinya
          tenaga kesehatan, klasifikasi rumah sakit   lebih aktif antara regulator dan para   berjalan optimal, diperlukan penguatan di
          dan klinik yang diizinkan melakukan   praktisi di lapangan. Para peneliti dan   tingkat pelaksanaan lapangan, khususnya
          terapi, standar fasilitas pelayanan, serta   klinisi di bidang stem cell mulai diajak   melalui penyusunan dan penegakan SOP
          pedoman tarif. Selain itu, Kementerian   berdiskusi, dilibatkan dalam penyusunan   yang rinci dan aplikatif. SOP ini akan
          Kesehatan juga berperan dalam     kebijakan, dan diberikan ruang untuk   menjadi panduan teknis bagi para pelaku
          mendukung kemandirian alat kesehatan   memberikan masukan terhadap regulasi   industri, peneliti, maupun penyedia
          melalui Direktorat Jenderal Kefarmasian   yang sedang disusun. Proses kolaboratif   layanan kesehatan dalam menjalankan
          dan Alat Kesehatan.               ini patut diapresiasi, karena sebelumnya   prosedur yang sesuai dengan regulasi
            Dari sisi riset dan pendanaan, peran   keterlibatan pihak-pihak lapangan masih   yang ada.
          Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)   sangat terbatas.             Dengan adanya SOP yang jelas,
          sangat diharapkan. BRIN diharapkan   Sebagai hasilnya, lahirlah sejumlah   diharapkan proses untuk mendapatkan
          tidak hanya sebagai lembaga riset, tapi   regulasi penting secara bertahap   Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik
          juga sebagai distributor dana penelitian.   seperti regulasi mengenai laboratorium,   (PPUK), izin edar, dan perizinan lainnya
          Rumah sakit pemerintah kini juga   regulasi produk biologis, dan yang   dapat dipercepat. Hal ini penting, karena
          diwajibkan memiliki clinical research   paling monumental adalah terbitnya   selama ini salah satu keluhan utama
          unit (CRU), yang bisa menjadi sarana   Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2025   dari para pelaku industri dan peneliti
          penting untuk pelaksanaan uji klinis terapi   tentang Pedoman Penilaian Produk   adalah lamanya waktu tunggu untuk
          ATMP, termasuk stem cell. Sementara   Terapi Advanced. Ini bisa disebut sebagai   mendapatkan persetujuan dari otoritas
          itu, perguruan tinggi tetap menjadi pusat   tonggak penting, karena untuk pertama   terkait. Oleh karena itu, selain menyambut
          inovasi dan pengembangan awal, yang   kalinya Indonesia memiliki dasar regulasi   baik kemajuan di tingkat regulasi, kami
          nantinya diharapkan bisa disinergikan   produk ATMP yang cukup komprehensif   sangat berharap ada percepatan dan
          dengan sektor industri dan regulator   dan setara dengan negara-negara lain   keseriusan dalam membangun ekosistem
          melalui skema kolaborasi triple helix   di kawasan Asia Tenggara. Namun,   pendukungnya untuk memastikan bahwa
          antara akademisi, bisnis, dan pemerintah.  diperlukan instrumen pelaksana di   setiap terapi yang diberikan kepada
                                            bawahnya seperti petunjuk teknis,   masyarakat benar-benar aman, efektif,
                                            standar operasional prosedur (SOP),   dan berbasis bukti ilmiah yang kuat.
                                            dan mekanisme perizinan operasional
                                            yang masih belum sepenuhnya siap atau
                                            tersosialisasi.



































      44


                     Vol.7/No.2/2025
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49