Page 80 - Badan POM Gandeng E-Commerce dan Marketplaces
P. 80
Judul : BPOM Temukan 4.063 Situs Obat tak Sesuai Standar
Nama Media : harnas.co
Tanggal : 18 Oktober 2019
Halaman/URL: http://www.harnas.co/2019/10/18/bpom-temukan-4063-situs-obat-
tak-sesuai-standar
Tipe Media : Online
JAKARTA (HN) -Penjualan obat
dan makanan secara digital perlu
diawasi secara intensif. Seiring
berkembangnya teknologi, daya beli
masyarakat terpusat pada lapak-
lapak daring, sedangkan internet
bisa diakses oleh siapa pun.
Sejak 2018, Badan Pengawasan
Obat dan Makanan (BPOM)
menemukan 4.063 situs yang menjual obat tidak sesuai standar, 3.580 di antaranya
ditemukan di marketplace. Situs-situs itu sudah direkomendasikan ke Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk diblokir. Dari 3.500-an, 70 persen
sudah di-take down.
"Internet kini salah satu celah yang dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab
untuk mengedarkan produk ilegal yang dapat membahayakan konsumen," ujar
Kepala BPOM Penny K Lukito di Jakarta, Kamis (17/10).
Penny mengatakan, maraknya peredaran obat dan makanan ilegal di lapak daring
mendorong BPOM melakukan pengawasan. Itu harus dilakukan untuk menekan
persebaran produk ilegal dan tidak layak konsumsi yang tak terbendung. Obat dan
makanan yang dijual daring harus memenuhi ketentuan yang sama dengan produk
dijual reguler.
Pengawasan agar marketplace tidak bebas memasarkan produknya yang tak sesuai
atau bahkan berlebihan dan malah membahayakan masyarakat. "Harus yang terjamin
keamanan dan mutunya," ujar Penny.
BPOM menjalin kerja sama dengan pemilik marketplace yang tergabung dalam
Asosiasi E-Commerce Indonesia (Indonesian E-Commerce Association/idEA).
Misalnya dengan Bukalapak dan Tokopedia, juga beberapa aplikasi dan situs lapak
daring lain seperti Gojek, Grab, klikdokter, dan halodoc.
"Nanti akan membangun suatu mekanisme yang utamanya melindungi masyarakat.
Kita paham sekarang karena e-commerce sudah menjadi bagian dari budaya kita,"
katanya.
Penny menyebut tiga mekanisme yang akan dikembangkan meliputi skema
pengawasan, pembagian informasi, dan edukasi. Dalam skema pengawasan,
