Page 144 - Badan POM Pastikan Terus Kawal Keamanan dan Mutu Vaksin COVID-19 Sebelum dan Selama Peredaran
P. 144
Judul : BPOM Yakin Izin Vaksin Sinovac Keluar Sebelum 13 Januari
Nama Media : cnbcindonesia.com
Tanggal : 09 Januari 2021
Halaman/URL : https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210108162153-37-
214573/bpom-yakin-izin-vaksin-sinovac-keluar-sebelum-13-
januari
Tipe Media : Media Online
Kepala Badan Pengawas Obat-obatan
dan Makanan (BPOM) Penny Lukito
optimistis bisa menerbitkan izin
penggunaan darurat atau emergency
authorization (UEA) sebelum 13 Januari
2021.
Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi
Gunadi Sadikin mengungkapkan pada
Rabu 13 Januari 2021 Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menteri Kabinet
Indonesia Maju akan disuntik vaksin Covid-19 buatan Sinovac.
Kepala BPOM Penny Lukito mengungkapkan pemerintah memang merencanakan
melakukan vaksinasi pada 13 Januari 2021 tetapi ini bukan berarti mengikat BPOM
untuk tergesa-gesa menerbitkan izin penggunaan darurat.
"Tetapi tentunya itu sudah berkomunikasi dengan kami dan dengan adanya rolling
submission (tukar menukar data uji klinis vaksin) yang sudah dilakukan secara
bertahap-tahap, cukup ada keyakinan itu bisa dilakukan," ujar Penny Lukito dalam
konferensi pers digital di Jakarta, Jumat (8/1/2021).
Penny Lukito menambahkan dengan adanya pertukaran data dengan uji klinis di Brasil
dan Turki, BPOM sudah memiliki keyakinan akan aspek keamanan dan mutu vaksin
Sinovac. Tinggal menunggu data efikasi (khasiat) vaksin yang sebagian sudah
disampaikan dan hari ini data lengkap akan sampaikan.
"Itu sudah memberikan keyakinan bisa diperkirakan tanggal 13 Januari bisa
melakukan vaksinasi, sehingga artinya kami bisa mengeluarkan EUA sebelum tanggal
tersebut. Cukup ada keyakinan akan tersebut," jelasnya.
"Per kemarin hingga hari ini sudah dilakukan pembahasan akhir-akhir, salah satu dari
akhir pembahasan yang akan dilakukan hari ini data akan kami terima, kemarin
sebagian sudah kami terima dan paling lengkap adalah hari ini dari Bandung mudah-
mudahan akan segera kami analisa."
"Data akan kami analisa dulu secara internal kemudian dengan Komisi
Nasional penilaian obat khususnya ITAGI, ahli klinis dan epidemiolog sehingga sesuai
dengan rencana yang kami berikan."
