Page 32 - 210819_Minyak Kelapa Sawit Aman
P. 32

Judul          : BPOM Larang Peredaran Produk Makanan Berlabel Bebas Minyak
                              Sawit

               Nama Media  : katadata.co.id
               Tanggal        : 22 Agustus 2019

               Halaman/URL : https://katadata.co.id/berita/2019/08/22/bpom-larang-peredaran-produk-
                              makanan-berlabel-bebas-minyak-sawit
               Tipe Media     : Online

                                                                   Balai  Pengawas  Obat  dan  Makanan
                                                                   (BPOM)  akan  melarang  peredaran
                                                                   produk makanan olahan berlabel bebas
                                                                   minyak  sawit  (Palm  Oil  Free)  di
                                                                   Indonesia.   Kepala    BPOM     Penny
                                                                   Kusumastuti     Lukito     mengatakan
                                                                   pencantuman label ini dinilai melanggar
                                                                   salah satu aturan BPOM. "Berdasarkan
                                                                   aturan  BPOM  yang  ada,  dilarang
                                                                   mencantumkan       pernyataan     tidak
                                                                   mengandung  sesuatu,"  kata  dia  di
                                                                   kantornya,   Jakarta,   Rabu    (21/8).
                                                                   Produsen  juga  harus  mencantumkan
               data  kandungan  produk  tersebut  agar  terdapat  bukti  saintifik.  Dengan  begitu,  produsen
               diharapkan tidak hanya mengikuti tren kesehatan saat ini.

               Adapun  detail  larangan  tersebut  tercantum  dalam  Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan
               Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Dalam Pasal 67 Bagian F
               disebutkan bahwa pengusaha dilarang mencantumkan pernyataan yang memuat ketiadaan
               suatu  komponen  yang  secara  alami  tidak  ada  dalam  pangan  olahan,  kecuali  ada  data
               pendukung/standar  umum  pangan  olahan  yang  mengandung  komponen  tersebut.  Penny
               menambahkan, larangan pencantuman logo tidak mengandung bahan tertentu juga berlaku
               bagi bahan lainnya, seperti gluten dan monosodium glutamate (MSG).

               Namun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 13
               Tahun  2016,  pencantuman  klaim  bebas  gluten  dapat  dilakukan  dengan  pemenuhan
               persyaratan.  Oleh  karena  itu,  BPOM  menegaskan  produk  yang  berlabel  Palm  Oil  Free
               merupakan produk ilegal. Adapun, larangan produk berlabel Palm Oil Free tersebut berlaku
               produk impor dan produksi dalam negeri.

               Untuk  produksi  dalam  negeri,  produk  tersebut  umumnya  buatan  Usaha  Mikro  Kecil  dan
               Menengah (UMKM) dengan izin edar dari Dinas Kesehatan masing-masing daerah. Produsen
               seharusnya  berkoordinasi  dengan  Balai  BPOM  yang  berada  di  setiap  daerah."Harusnya
               produsen paham ada regulasi seperti ini," ujarnya.

               Ke depan, BPOM akan mengedukasi masyarakat agar tidak membeli produk tersebut hanya
               karena mengikuti tren. Sebab, hal ini bisa berdampak besar terhadap industri minyak sawit di
               dalam  negeri."Ini  akan  ada  upaya  edukasi  dan  sosialisasi  bersama,"  ujarnya.  Sebagai
               informasi, industri  kelapa  sawit  tengah menghadapi  masalah  pencantuman  label  Palm  Oil
               Free. Pada 2018, Indonesia telah meminta pelabelan bebas minyak sawit itu dihentikan. Hal
               ini  disampaikan  melalui  pertemuan  Komite  Hambatan  Teknis  Perdagangan  Barang  (TBT)
               Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Swiss.
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37